Liputan6.com, Jakarta Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Untuk menghadapi perubahan iklim, Indonesia dan sejumlah negara di dunia pun membuat kesepakatan global.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo menjelaskan Indonesia melalui Presiden Jokowi berkomitmen mengendalikan perubahan iklim sesuai Perjanjian Paris pada 2016.
Advertisement
Komitmen itu juga disampaikan dalam sejumlah forum internasional yang tentunya untuk mencapai Indonesia nol emisi atau zero emission.
"Presiden Jokowi di beberapa forum internasional, salah satunya saat pertemuan G20 di Roma dan Indonesia berkomitmen untuk mencapai nol emisi. Dengan sumber daya domestik, Indonesia melakukan pengurangan emisi karbon sebanyak 26% dan Indonesia yakin dapat mengurangi emisi karbon hingga 2030," jelas Basilio dalam UN Climate Change Conference UK (2021 di Glasgow, Inggris pada Rabu (3/11).
Selain itu, untuk mendukung akselerasi transisi energi bersih dan mobilitas berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan upaya waste to energy, yaitu meningkatkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik terbesar di Indonesia, dengan program PSEL yang kini dibangun di 12 kota.
Basilio menjelaskan, melalui program PSEL setiap 1000 ton sampah akan diolah menjadi 9 megawatt energi listrik. Hal itu, kata Basilio, dapat mewujudkan nol emisi pada 2030.
"Maka dari itu perlu upaya besar dari seluruh lapisan masyarakat yang dapat mendatangkan manfaat. Bukan hanya dari sisi kesehatan manusia saja, tapi juga dapat meningkatkan ekonomi rakyat," jelasnya.
Indonesia Menuju Nol Emisi
Basilio menjelaskan bahwa Indonesia memiliki roadmap menuju nol zero emission yang dilakukan sejak 2016. Indonesia juga mulai mendorong nol emisi secara berkala.
Per 2021-2025 Indonesia melakukan rasio elektrifikasi 100%. Dalam prosesnya Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan ketahanan energi dan kemakmuran ekonomi di daerah tertinggal (3T), dengan mengurangi pengoperasian pembangkit berbasis BBM terutama diesel.
Kemudian per 2026-2030 Indonesia mulai menggenjot untuk menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Beberapa upaya lain mendorong nol emisi dilakukan Indonesia hingga 2060.
Indonesia juga menyiapkan rencana pembangunan energi nasional untuk melakukan transisi pembangkit listrik tinggi karbon dalam skala besar, dan menggantinya dengan pembangkit energi terbarukan (EBT).
Ada beberapa program EBT yang digagas. Mulai dari konversi energi primer fosil dan substitusi energi primer dengan cara biodiesel, co-firing, dan RSF utilization, dan mengembangkan long term strategy lainnya menuju net zero emission.
Selengkapnya saksikan video penjelasan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo di bawah ini.
(*)
Advertisement