5 Pernyataan Ketua KPK di Hari Antikorupsi Sedunia

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut lembaga antirasuah sudah menangani 1.291 kasus korupsi sejak didirikan pada 2002. Firli mengatakan demikian di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

"KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti selama berdirinya KPK telah menangani 1.291 kasus," ujar Firli dalam sambutannya, Kamis 9 Desember 2021.

Firli mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 22 gubernur dijadikan tersangka. Sementara bupati dan waikota 133 orang yang dijerat. 281 anggota legislatif dibekuk dan lebih dari 300 pihak swasta dimintai pertanggungjawaban oleh KPK.

"Karena itu, mari kita bangkitkan budaya antikorupsi," kata Firli.

Firli juga menyebut pihaknya sudah mengeluarkan sebanyak 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021.

Dari jumlah tersebut, menurut dia, KPK telah menetapkan 121 pihak sebagai tersangka.

"Khusus tahun 2021 jumlah tersangka 121. Karena itu kita bangkitkan budaya antikorupsi," ucap Firli.

Dia enggan memerinci nama-nama pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, beberapa di antaranya belum diumumkan kepada publik.

Namun Firli mengklaim dari jumlah tersebut pihaknya sudah mengeksekusi 89 terpidana.

Firli kemudian mengklaim pihaknya telah menyelamatkan uang negara melalui pencegahan sebesar Rp 46,5 triliun sepanjang 2021.

"KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 46,5 triliun," ujar Firli.

Selain itu, Firli juga menyebut pihaknya sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,6 triliun sepanjang 2021.

Terdiri dari dari Rp 2,06 triliun denda, uang pengganti, dan rampasan. Kemudian Rp 630,3 triliun dari penetapan status dan penggunaan dana hibah.

Sementara per 1 Desember 2021, Firli menyebut KPK telah menerima 366.671 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari 377.228 wajib lapor atau sekitar 97,2%. Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan penyelenggara negara dari unsur eksekutif sebanyak 92,46%, yudikatif 96,78%, legislatif 89,51% dan BUMN atau BUMD 95,97%.

Firli mengadu kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait lembaganya yang kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ujar Firli.

Dia mengatakan, pihaknya bukan hanya kekurangan sumber daya manusia, melainkan juga kekurangan markas di daerah lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.

"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," ucap Firli.

Meski serba kekurangan, Firli menyatakan pemberantasan korupsi tetap akan dilakukan dengan maksimal. Dia menegaskan, pihaknya akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari perilaku koruptif.

"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," terang Firli.

Firli mengatakan, dalam peringatan Hakordia 2021 ini dimanfaatkan pihaknya untuk menyebar pesan antikorupsi di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga Antikorupsi menggelar acara ini di lima daerah.

"Karena itu Hakordia tahun 2021 kita sebar di lima wilayah provinsi, pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," jelas Firli.