DPR Minta Pemerintah Daerah Buat Akselerasi Demi Capai Target 70 Persen Vaksinasi

Pemerintah daerah diminta mampu mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok masyarakat mana yang masih rendah tingkat vaksinasinya.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Des 2021, 11:33 WIB
Pengendara melintas di depan mural protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta, Minggu (21/11/2021). Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah daerah (pemda) mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Terlebih, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta pemda bisa mempercepat vaksinasi Covid-19. 

Percepatan ini menjadi kunci menghadapi varian baru virus Covid-19 varian omicron. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menargetkan vaksinasi bisa mencapai 70 persen populasi penduduk di akhir Desember 2021.

"Saya mendukung penuh perintah Kemendagri terhadap jajaran pemerintah daerah untuk bisa mengerahkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan saling bekerja sama untuk dapat menyukseskan program vaksinasi," kata Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Pemda, kata Zulfikar juga harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok masyarakat mana yang masih rendah tingkat vaksinasinya.

Selain itu, menyiapkan strategi yang tepat untuk melakukan pendekatan agar masyarakat itu mau segera divaksinasi.  

"Karena pasti tiap kelompok di masyarakat akan berbeda juga cara pendekatannya," ungkapnya.

Dia juga menyarankan pemda menggunakan pendekatan sosiologis dan kultural kepada kelompok masyarakat pedesaan. "Karena kultur mereka yang dekat dengan tokoh masyarakat dan lebih lekat dengan kultur kebudayaan keseharian mereka," imbuhnya.

Di samping itu, dia melihat tingkat pencapaian vaksinasi terhadap segmen kelompok masyarakat itu di beberapa wilayah masih belum sesuai dengan target. "Pemerintah daerah tidak boleh menganggap enteng program vaksinasi ini, karena Presiden Joko Widodo menjadikan program ini sebagai jalan keluar bisa membawa Indonesia bisa segera keluar dari krisis pandemi," pungkasnya.

 


Dorong Vaksinasi Capai 70 Persen

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Menkeu Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ada pada 4,5-5,3 persen karena adanya dukungan program vaksinasi COVID-19 sebagai penentu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengaku tidak akan pernah bosan mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 agar target 70% jumlah penduduk Indonesia dapat divaksin dua suntik sampai akhir Desember tahun ini.

"Insya Allah kita sudah diujung peperangan melawan Covid-19 ini. Dan, dengan percepatan vaksinasi, maka akan memastikan kita menang telak," kata Luqman.

Dia pun menyarankan agar masyarakat yang aktif melakukan vaksinasi bisa diberikan insentif, mengingat adanya ancaman varian baru Omicron dan demi mencapai target. "Di beberapa negara, kebijakan pemberian insentif kepada masyarakat yang ikut vaksinasi, terbukti menjadi faktor penting kesuksesan program vaksinasi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai perlunya hukuman diberikan kepada pemda yang akselerasi vaksinasinya rendah.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya