Liputan6.com, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 1.000 Km perbaikan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 780 miliar.
Bupati Jember Hendy Siwanto mengatakan, infrastruktur jalan menjadi sangat penting sekali, dimana keadaan Jalan di kabupaten Jember saat lalu sangat memprihatinkan bahkan sampai ada ungkapan atau jargon Jember daerah dengan 1.000 lobang. Kondisi ini muncul karena tidak dilakukannya maintenance pekerjaan yang baik dan terstruktur.
Advertisement
"Jalan menjadi urat nadi perekonomian, kalau jalannya rusak karena tidak adanya perbaikan maka laju perekonomian menjadi tersendat. Dan hal ini akan berdampak biaya operasional menjadi bengkak dan lebih besar. Hal inilah yang mempengaruhi harga-harga di Kabupaten Jember menjadi tidak kompetitif," ungkap Hendy Siswanto, Jumat (10/12/2021).
Saat ini di Jember membentang 2.975 KM Jalan, termasuk di dalamnya jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Dan targetnya Pemerintah Kabupaten Jember akan memperbaiki jalan jalan yang rusak sepanjang 1.085 KM.
"Area jalan di kampung kampung itu sudah lebar, dengan jumlah kepadatan penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa, karena kepadatan penduduk inilah alasan kami menargetkan perbaikan jalan, mengingat kebutuhan masyarakat menggunakan fasilitas jalan menjadi sangat penting," ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, perbaikan jalan 1.000 KM ini memerlukan tahapan proses mengingat keterbatasan anggaran pada tahun ini. Setelah berdiskusi dan berkomunikasi intensif dengan Anggota Dewan, Bupati Hendy mendapat dukungan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan 1.000 KM ini yang akan dianggarkan secara multiyears.
"Setelah melalui proses pemilihan vendor dengan tender serta proses lainnya, pekerjaan perbaikan jalan ini baru dimulai Agustus 2021 dan kami menargetkan perbaikan jalan 1.000 KM akan selesai pada Mei 2022," jelasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Warga Diminta Awasi
Bupati juga berharap, masyarakat ikut andil dalam hal pengawasan serta sosialisasi khususnya kepada pengemudi kendaraan berat seperti truk dan lainnya agar patuh untuk melewati jalur jalan yang sudah ditentukan.
"Untuk menjaga kualitas perbaikan jalan, kami sudah sampaikan kepada Dinas Bina Marga apabila terdapat kontraktor yang tidak bekerja dengan baik perihal perbaikan jalan ini, maka kontraktor tersebut tidak akan dibayarkan. Kondisi lain apabila sudah dilakukan pembayaran maka kami akan melakukan audit dengan BPK dan akan meminta pengembalian pembayaran tersebut,"tegasnya.
Advertisement
