IDI: Kita Sudah Keluar dari Krisis Pandemi, Ini yang Harus Disiapkan Jika Masuk New Normal

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, saat ini Indonesia telah melewati krisis pandemi COVID-19.

oleh Fitri Syarifah diperbarui 13 Des 2021, 10:09 WIB
Ketua Tim Mitigasi PB IDI sekaligus Ketua Terpilih PB IDI dr Adib Khumaidi, SpOT,. Foto: MKKI.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, saat ini Indonesia telah melewati krisis pandemi COVID-19. Namun hal ini harus dibarengi upaya untuk mengembalikan edukasi kesehatan untuk mencegah angka kesakitan dan kematian tinggi yang pernah terjadi di Indonesia.

“Kita sudah keluar dari krisis. Mudah-mudahan kita tidak kembali kepada krisis. Ini kan kita harus siapkan adalah adaptive recovery dengan resiliensi dari sistem kesehatan,” kata Adib dalam acara Sarasehan Nasional di YouTube ILUNI FKUI, ditulis Minggu (12/12/2021).

Menurut Adib, jika pada Januari mendatang tidak ada peningkatan kasus maka kita masuk ke kondisi New Normal. Lantas yang perlu dilakukan?

“Evaluasi protokol, akselerasi protokol baru dan bagi kami kami tetap di profesi menjaga agar jangan sampai ada dokter yang sakit atau yang meninggal kembali karena kita sudah kehilangan yang luar biasa (740 dokter dengan 43 guru besar Fakultas Kedokteran),” ujarnya.

Selain itu, kata Adib, perlu ada upaya untuk mengedukasi pasien tentang status pelayanan, reschedule, recalling patients urgent, skrining yang ketat, update protokol kesehatan, serta pelayanan telemedicine. Sehingga dalam sistem kesehatan, semua penanganan kesehatan bisa tertangani dan tidak ada lagi pasien yang menumpuk di UGD.

“Jadi penguatan hospital disaster plan ini menjadi sangat penting. Upaya pre-hospital, salah satunya di dalam upaya pre-hospital adalah edukasi tentang kegawatdaruratan penanggulangan dini dari pasien pasien dengan covid, termasuk juga upaya isolasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat,” katanya.

 

Simak Video Berikut Ini:


Pemanfaatan BPJS Kesehatan

Satu lagi, menurut Adib, selama pandemi COVID-19 pemerintah tidak banyak melibatkan BPJS. "Karena sistem kesehatan kita sebenarnya pondasinya sudah ada di dalam jaminan kesehatan nasional. Sehingga kita harus pelan pelan kembali mengaktifkan BPJS untuk terutama di Faskes primernya," katanya.

"Ini nanti akan bisa kita gunakan untuk upaya preventif dan promotif. Sehingga layanan isolasi mandiri non COVID-19, preventif-promotif, kebutuhan obat dan rujukan berjenjang bisa kembali normal," tambah dia.

Dengan memanfaatkan BPJS ini, kata Adib, kebutuhan masyarakat terkait dengan evaluasi dan deteksi dini, keterjangkauan akses pemantauan gizi, isoman, edukasi ini bisa menjadi program yang harus dilakukan oleh Faskes Primer sebagai jejaring pertama dari BPJS. 

"Paling penting juga adalah revitalisasi Puskesmas. Jadi kita dengan COVID-19 ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana upaya preventif-promotif benar benar dikembalikan sebagai fungsi puskesmas. Puskesmas tidak terjebak kepada kuratifnya saja atau ngurusin kapitasinya saja. Jadi ini benar benar harus mulai ada reformasi sistem kesehatan salah satunya terkait dengan masalah sistem pelayanan kesehatan," pungkasnya.


Infografis Tren Kenaikan Kasus Aktif dan Baru Covid-19 di Indonesia.

Infografis Tren Kenaikan Kasus Aktif dan Baru Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya