Realisasi Utang Pemerintah Tahun Ini Turun Rp 300 Triliun, Ini Sebabnya

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi utang pemerintah tahun ini lebih rendah dari yang direncanakan.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Des 2021, 16:30 WIB
Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan melaporkan realisasi utang pemerintah tahun ini lebih rendah dari yang direncanakan.

Tercatat sampai 7 Desember 2021, utang pemerintah mencapai Rp 1.186,2 triliun atau 88,3 persen.

"Realisasi pembiayaan utang sampai 7 Desember telah mencapai 88,3 persen," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Riko Amir dalam media briefing, Jakarta, Senin (13/12).

Riko menjelaskan, secara umum kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang tunai telah terpenuhi sesuai rencana, baik dari sisi penarikan pinjaman maupun penerbitan SBN.

Saat ini tercatat realisasi penerbitan SBN sebesar Rp 1.144,6 triliun. Angka ini sudah termasuk penerbitan SKB III Tahap I sebesar Rp 58 triliun pada akhir November lalu.

Sementara itu realisasi SBN Domestik sebesar Rp 982,6 triliun. Sedangkan SBN valas sebesar Rp 158 triliun. Kemudian dari pinjaman program telah terealisasi 100 persen dari yang ditargetkan yakni Rp 41,6 triliun atau USD 2,9 miliar.

Adapun sisa pengadaan utang tunai Rp 157 triliun akan dipenuhi dari penerbitan SBN yang dibeli Bank Indonesia di pasar perdana. Sehingga, diperkirakan realisasi utang pemerintah tahun ini akan berkurang hingga Rp 300 triliun.

"Sampai akir 2021 realisasi utang akan berkurang Rp 300 triliun dari rencana awal," kata Riko.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Penerbitan SBN

Ilustrasi dana BLT

Dia melanjutkan, dalam pengelolaan utang, pemerintah mendorong penurunan yield dalam penerbitan SBN. Penurunan target utang juga didukung penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2020.

Selain itu, penerimaan negara tahun ini mulai mengalami peningkatan walau masih dalam suasana pandemi. Termasuk juga buah dari upaya kerja sama pemerintah dengan Bank Indonesia dalam pembelian SBN di pasar perdana melalui SKB III.

"Penurunan defisit APBN ini karena ada penggunaan dana SiLPA dan penerimaan negara naik dan SKB III jadi dapat signifikan menekan yield dari 6,77 persen di awal tahun menjadi 6,09 persen," kata dia mengakhiri.

Reporer: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya