Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan skenario pembiayaan vaksin booster Covid-19 yang akan dimulai pada Januari 2022. Dia menyebut rencana pemberian vaksin booster akan dibiayai APBN dan non-APBN.
"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI nonlansia, itu akan ditanggung negara," kata Menkes Budi dalam rapat dengan Komisi IX, Selasa (14/12/2021).
Advertisement
Untuk vaksin booster mandiri atau nonsubsidi, dia menyebut akan membuka keran bagi perusahaan farmasi untuk menjual pada masyarakat.
"Untuk yang mandiri dan non lansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses di masyarakat pilihannya akan lebih banyak," terang dia.
"Harga batas atas dari prodak dan layanan dari vaksin booster yang non-APBN ini akan ditentukan pemerintah," tambah dia.
Jumlah Vaksin Booster
Jumlah vaksin booster yang dibiayai APBN, lanjut Budi, dianggarkan sebanyak 80 juta lebih orang. Sementara vaksin booster non-APBN untuk 120 juta lebih orang dengan kebutuhan 130 juta lebih dosis vaksin.
"Vaksin booster yang menjadi beban APBN akan diberikan kepeda 83,1 juta orang, kita butuh 92,4 juta vaksin. Sedangkan vaksin booster yang non APBN akan diberikan kepada 125,2 juta atau sekitar 139 juta vaksin," ujar dia.
Untuk tahap awal, Menkes menegaskan vaksinasi booster diutamakan untuk lansia. "Booster ini akan kita berikan kembali berbasis risiko, yaitu orang-orang lansia, karena di mana pun di seluruh dunia booster ini dibagikan berbasis risiko, sesudah nakes itu diberikan kepada lansia," pungkas dia.
Advertisement
