Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan jumlah investasi yang telah digelontorkan pemerintah ke BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2005 hingga 2021. Total dana yang sudah disuntikkan mencapai Rp 695,6 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, dana yang disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ini telah terakselerasi sejak 2015 mengikuti program Nawacita Presiden Joko Widodo. Program itu meminta banyak mobilisasi BUMN dalam melakukan kegiatan pembangunan terutama infrastruktur.
“PMN ini tak semuanya di BUMN. Sebesar 51,8 persen di BUMN dan BLU ada 48,13 persen. kalau BLU kekayaan negara yang tidak dipisahkan, neracanya consolidated dengan kita, kalau BUMN kekayaan negara yang dipisahkan neracanya terpisah,” terangnya dalam Rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/12/2021).
Di hadapan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani membeberkan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dengan nilai total Rp 361,3 triliun selama 2005-2021. Diantaranya pendirian BUMN sebesar Rp 3 triliun dibagi kepada Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dan Pembiayaan Perumahan Rp 1 triliun.
Sementara restrukturisasi BUMN senilai Rp 12,7 triliun yang dibagikan kepada 17 perusahaan pelat merah.
“Ke depan saya akan meminta terus kepada DJKN untuk meneliti berbagai langkah restrukturisasi terutama dikaitkan dengan adanya INA yang kita meminta untuk disiplin dari BUMN menggunakan antar mereka dulu dan adanya PPA yang ada dalam BUMN,” terangnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Badan Layanan Umum
Lebih lanjut, Menkeu menuturkan tujuan investasi kepada BLU dengan nilai total hingga 2021 sebesar Rp 334,31 triliun. Diantaranya Rp 1,5 triliun digunakan untuk optimalisasi aset negara dengan Pendirian LMAN.
Kemudian pembangunan Sumber Daya Manusia yang mendapatkan dana Rp 81,11 triliun. Menkeu mengatakan, pada sektor ini merupakan dana abadi.
“Kemudian, Rp 6,3 triliun adalah untuk agency atau agency BLU untuk kerja sama internasional secara akumulasi di pakai Kemenlu dan meng-oversea tata kelola untuk politik luar negeri, termasuk bantuan untuk Palestina, Afghanistan, dan Afrika,” katanya.
Sementara Dukungan Pembiayaan sebesar Rp 245,40 triliun dibagi kedalam empat sektor. Yakni pembiayaan perumahan sebesar Rp 66,70 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 1347,10 triliun. Lalu kemandirian energi sebesar Rp 10,63 triliun, serta penyediaan kredit mikro sebesar Rp 30,96 triliun.
“Jadi bapak dan ibu in below the line atau belanja yang tidak melalui K/L tapi melalui berbagai lembaga-lembaga ini, dan dampaknya mestinya langsung bisa kita ukur,” katanya.
Advertisement
