Liputan6.com, Jakarta Menyusul keberhasilan penerapan program Kartu Prakerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, program tersebut dinilai bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20, artinya program ini dapat diterapkan di negara berkembang lainnya.
“Program ini bisa menjadi contoh di dalam Presidensi G20 dimana program ini dapat di replikasi untuk emerging country atau negara berkembang lainnya,” kata Menko Airlangga dalam konferensi Pers Penutupan program kartu prakerja 2021, Kamis (16/12/2021).
Advertisement
Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Selain untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, program ini bertujuan juga untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.
Adapun sepanjang 2020-2021, Pemerintah telah membuka 22 gelombang Kartu Prakerja. Rencananya, untuk gelombang 23 akan dibuka pada Awal atau akhir Februari 2022.
“Di sekitar akhir atau awal Februari kami akan umumkan kapan gelombang 23 akan diumumkan,” kata Menko Airlangga.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Masih Dibahas
Untuk persiapan pembukaan kartu Prakerja gelombang 23 masih dalam pembahasan dan akan diputuskan ketika rapat komite dalam waktu dekat.
Secara total penentuan calon peserta penerima program kartu prakerja tahun 2022 diperkirakan sekitar 3 juta sampai 4,5 juta dan pendaftaran masih sama melalui www.prakerja.go.id
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Program Kartu Prakerja tahun 2022, sebesar Rp 11 triliun. Dalam pelaksanaannya, di semester 1 nanti masih menggunakan sistem yang sama yaitu, semi Bansos. Sementara di semester 2 akan dijalankan secara hybrid baik offline maupun online.
“Di skema normal tentu berupaya untuk peningkatan kompetensi dengan bantuan pelatihan yang lebih besar dan insentifnya mendorong pelatihan sejalan dengan critical occupation list,” pungkas Menko.
Advertisement
