Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tata kelola pemerintahan baik atau good governance adalah sebuah keniscayaan untuk dilakukan.
Hal ini disampaikannya dalam pidato pada acara Open Government Partnership atau OGP. Adapun OGP sudah 10 tahun lamanya berdiri.
Baca Juga
Advertisement
"Saat ini good governance telah menjadi norma. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan," kata Jokowi, seperti dikutip dari siaran daring, Kamis (16/12/2021).
Jokowi menambahkan, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas pada masa pandemi menjadi sangat esensial.
Sebab, masyarakat butuh kepastian dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari anggaran hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Memberi layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoax. Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya," kata Jokowi.
Dua Hal Wajib
Jokowi menegaskan, trusted government agar pemerintahan efektif adalah hal yang penting.
Dia menyampaikan, ada dua hal yang wajib dilakukan. Pertama, partisipasi publik yang diperkuat. Kedua, adalah inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh.
"Kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu Lapor yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Transformasi digital ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas," Jokowi menandasi.
Advertisement
