Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengungkap bahwa terdapat beberapa proyek nasional di Jawa Barat yang belum diselesaikan. Proyek tersebut antara lain tol Cileunyi Garut dan Tasikmalaya (Cigatas), tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Bendungan Leuwi Keris.
"Proyek Cigatas belum selesai, Cisumdawu belum selesai dan Leuwi Keris juga belum selesai," kata UU dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021).
Wagub melanjutkan, Jawa Barat merupakan provinsi penyangga ibu kota. Namun, sebagai daerah penyangga, tidak berarti kue pembangunan juga banyak dinikmati pemerintah Jawa Barat. Bahkan berbagai proyek strategis nasional tidak banyak dibangun di tatar sunda.
"Meskipun dekat dengan ibu kota tapi tidak menjamin kue pembangunan berlimpah ke Jawa Barat, kadang terlewati, lewat terus tidak berhenti di Jawa Barat," tutur Uu.
Pemerintah pusat banyak memiliki program skala nasional. Namun proyek tersebut tidak di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat memiliki jumlah penduduk dan penyumbang terbesar terhadap ekonomi nasional.
"Jabar ini penyumbang ekonomi besar, industri besar banyak di Jabar, ekspor juga banyak dari Jabar. Tapi ya mungkin ini nasib dari Jawa Barat," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sri Mulyani Minta Jabar Kumpulkan Lebih Banyak Pungutan Pajak
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Jawa Barat sebagai penyangga ekonomi ibukota. Jumlah penduduk masyarakat Jabar juga terbesar dan masing-masing telah merasakan manfaat dari pajak yang dipungut.
"Setiap rupiah yang dipungut telah dikembalikan lagi ke masyarakat, melalui daerah dengan dana transfer daerah," kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.
Sri Mulyani mengatakan bila Pemerintah Jawa Barat merasa kurang banyak menerima hasil pungutan pajak tersebut, artinya pendapatan pajak daerah perlu ditingkatkan. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar.
"Pak Uu bilang tadi kurang banyak terimanya, berarti harus lebih banyak lagi pajak yang kita kumpulkan," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan DAU yang ditransfer bertujuan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dimanapun masyarakat berada. Pembangunan daerah dilakukan agar tidak ada lagi ketimpangan vertikal dan horizontal.
"Ini semua bisa dilakukan kalau penerimaan pajaknya kuat dan dirasakan manfaatnya sama masyarakat," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
