Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang gencar mendorong rasio elektrifikasi hingga 100 persen. Caranya dengan mempercepat akses listrik ke wilayah-wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan rasio elektrifikasi terus didorong pemerintah melalui BUMN kelistrikan PT PLN (Persero).
Advertisement
“Saya harus memastikan perusahaan BUMN selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” kata dia melalui akun Instagram @erickthohir, ditulis Sabtu (18/12/2021).
“Kunjungan kerja adalah waktu yang tepat untuk melihat langsung, seperti beberapa waktu lalu saya mengecek akses listrik untuk keluarga menengah ke bawah,” imbuh Erick.
Menteri Erick menilai, listrik merupakan kebutuhan pokok manusia modern. Maka, sudah jadi tanggung jawabnya untuk memperluas cakupan elektrifikasi.
“Salah satunya lewat Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN Peduli,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai dengan adanya akses listrik, mampu menggerakkan perekonomian. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung.
‘Akses listrik untuk warga miskin bisa memberikan peluang kepada mereka meningkatkan taraf hidup sehingga bisa menggerakkan perekonomian nasional. Kami berkomitmen akan melayani listrik ke seluruh Indonesia,” tutupnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tarif Listrik
Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif listrik untuk 13 golongan pengguna non-subsidi mulai 2022 mendatang. Ini menyambung bahasan pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI yang akan melakukan penyesuaian tarif listrik atau tariff adjustment.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana memaparkan kemungkinan kenaikan tarif listrik tersebut.
Landasannya, jika kondisi pendemi Covid-19 membaik di Indonesia, wacana tersebut akan dilaksanakan mulai tahun depan.
"Apakah ada tariff adjustmen?, kita sepakat dengan banggar DPR kalau sekiranya covid-19 membaik, maka kemudian kemaren kita sepakat dengan DPR bahwa kompensasi dan tariff adjustment akan diberikan selama enam bulan saja. Dan kemudian tarifnya harus disesuaikan," kata dia, dalam wawancara, dikutip dari YouTube CNBC, Selasa (30/11/2021).
Ia menyebutkan, penyesuaian tarif ini akan berlaku bagi 13 golongan pelanggan non subsidi. Dalam penentuannya, akan mengikuti pergerakan tiga faktor. Diantaeanya pergerakan kurs, harga minyak mentah dunia, dan tingkat inflasi.
"Apakah itu sudah berjalan? Dulu itu sejak 2015 yang disebut tariff adjustment itu (sudah berjalan), malah kita sebutnya automatic tariff adjustmenr, tanpa kita sampaikan, PLN sudah melakukannya mengikuti tiga parameter tadi," tutur Rida.
Namun, dengan berbagai pertimbangan, pada 2017 pemerintah menyetop sementara penyesuaian tarif listrik tersebut. Tujuannya guna menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing industri.
"Meski hak PLN untuk adjust, tapi pemerintah bisa intervensi," kata dia.
Advertisement
