Liputan6.com, Jakarta Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, sejak awal partainya memang meminta angka presidential threshold atau ambang atas presiden diturunkan menjadi 10 persen.
"Sejak awal PKS memperjuangkan agar angka PT (presidential threshold) untuk pilpres diturunkan," kata dia lewat keterangannya, dikutip Senin (20/12/2021).
Baca Juga
Advertisement
Nabil mengingatkan ambang batas 20 persen membuat peluang capres potensial sangat terbatas. "Hanya menjadi penghambat munculnya calon pemimpin atau anak bangsa yang potensial," jelas dia.
Dia juga mengklaim, dengan adanya ambang batas presiden yang terlalu tinggi, bisa menghadirkan pemerintahan oligarki.
"Akan menjadi sumber menguatnya oligarki di negeri ini," kata Nabil.
Survei KedaiKOPI
founder Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang juga Analisis Komukasi Politik Hendri Satrio mengatakan, kepiawaian dan prestasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini berdampak terhadap naiknya kriteria calon presiden di Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik 'Dapur KedaiKOPI: Tutup Tahun 2021, Ini Kata Publik Tentang Calon Pemimpin 2024'.
Hendri mengatakan, Presiden Jokowi sudah membuat standar tinggi untuk pembangunan Indonesia. Atas dasar itu, dia berpandangan jika presiden di ajang Pemilu 2024 akan kesulitan memenuhi standar yang telah dibuat oleh Jokowi.
"Karena Jokowi sendiri sudah cerdas, maka masyarakat Indonesia menginginkan Presiden yang minimal secerdas pak Jokowi," ujar Hendri dalam diskusi yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (19/12/2021).
Menurut dia, berdasarkan temuan di lapangan, ada pergeseran yang menarik pada kriteria calon presiden yang akan dipilih rakyat. Dari hasil survei KedaiKOPI terungkap, responden ingin memilih calon presiden yang cerdas dan visioner daripada yang merakyat dan tegas.
"Kriteria presiden cerdas menjadi teratas melampaui presiden berkriteria merakyat," kata Hendri.
Advertisement
