Liputan6.com, Jakarta Organisasi buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta yang akan melayang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kenaikan upah minimum provinsi (UMP), tidak pandai baca proyeksi pertumbuhan ekonomi.
“Apakah APINDO tidak membaca proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4-5 persen, yang mana UMK dan UMP akan dijadikan dasar. Kalau APINDO ingin mem-PTUN-kan maka periksa dulu perusahaan mana dulu yang mau mem-PTUN-kan, jangan menyiram bensin dalam api. Perlawanan buruh akan keras terus,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Advertisement
Said pun bercerita pengalamannya bertemu beberapa pimpinan perusahaan Jepang sepangkat Presiden dan Direktur asli Jepang, baik di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten.
Dalam diskusi yang ringan tentang upah minimum, justru para pimpinan perusahaan Jepang menyayangkan sikap Pemerintah dan APINDO, yang tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik di Indonesia.
“Kan Pemerintah sendiri yang bilang ekonomi sudah mulai membaik, pertumbuhan ekonomi pun tidak lagi negatif, proses produksi sudah mulai normal,” ujarnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Perbandingan dengan 2021
Para pimpinan Jepang tersebut membandingkan, pasalnya tahun lalu rata-rata kenaikan upah sebesar 3,14 persen dalam kondisi ekonomi tahun 2020 tidak lebih baik dari tahun 2021.
“Jadi tahun lalu ekonomi lebih buruk daripada tahun ini dan naik 3,14 persen, mereka tertawa apakah tidak mengerti APINDO itu, tahun ini ekonomi jauh membaik dibanding tahun lalu,” ucapnya.
Bahkan diproyeksikan tahun 2022 ekonomi akan tumbuh 4-5 persen. Namun, kenaikan upahnya rata-rata 1,09 persen, bahkan DKI Jakarta 0,8 persen saja. Menurut Said itu tidak masuk akal, seharusnya lebih tinggi.
Maka dengan tegas, KSPI mengecam tindakan APINDO tersebut, karena akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi-aksi buruh yang meluas tidak hanya di DKI tapi di Indonesia.
“Mengecam tindakan APINDO tersebut, karena akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi-aksi buruh yang meluas tidak hanya di DKI tapi di Indonesia,” tandas Said.
Advertisement
