Liputan6.com, Tuban - Sekitar 101 aparatur sipil negara (ASN) di Tuban yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah. Jumlah itu dengan rincian ASN di lingkup pemerintah setempat ada 78 orang, Polri 3 orang, dan TNI 20 orang.
Mereka disinyalir menerima berbagai macam bansos, seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Advertisement
“Masih diverifikasi di lapangan, belum selesai,” ungkap Eko Julianto, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Tuban, Senin (20/12/2021).
Pihak Dinsos Tuban menegaskan jika nantinya terbukti ada ASN menerima bansos maka akan diberikan sanksi.
“Kalau terbukti, tentu kami koordinasikan OPD atau instansi terkait untuk sanksinya,” terang Eko Julianto.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky berkomitmen jika nantinya terbukti adanya ASN yang menerima bansos maka akan ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Kapolres Tuban AKBP Darman juga angkat bicara terkait adanya indikasi anggotanya menerima bansos. Ia menyampaikan hasil penelusuran dari Kasat Intelkam terkait tiga anggota aktif menerima bansos itu tidak benar.
“Sudah kita telusuri dari 3 anggota yang terindikasi dapat bansos itu tidak benar,” tegas Kapolres Tuban.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Desakan Anggota Dewan
Komisi IV DPRD Tuban juga telah mengendus persoalan tersebut. Bahkan, ketika kunjungan kerja ke Kementerian Sosial pada Jumat (10/12/2021), mereka juga melakukan konsultasi terkait adanya indikasi ASN menerima bansos.
“Indikasi anggota PNS,TNI Polri yang ikut menerima bansos ini terjadi hampir di seluruh wilayah, dan di Tuban menurut keterangan dari Dinsos P3A juga terindikasi sebanyak 78 PNS, 20 TNI dan 3 Polri, maka kami meminta dinas terkait untuk mengecek kebenaran tersebut,” jelas Tri Astuti Ketua Komisi IV DPRD Tuban.
Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi DTKS yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial (bansos) pada bulan November 2021. Dalam proses verifikasi tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 aparatur sipil negara (ASN) dari 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah.
Advertisement
