BNPB soal Syuting di Posko Pengungsian Semeru: Hormati Masyarakat Terdampak Bencana

Abdul Muhari menyayangkan syuting sinetron di lokasi bencana dan pengungsian gunung Semeru.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 23 Des 2021, 19:15 WIB
Gunung Semeru menyemburkan asap tipis terlihat dari desa Curah Kobokan di Lumajang, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021). Usai meletus pada Sabtu 4 Desember 2021, Gunung Semeru yang terletak di Lumajang tersebut berstatus level 2 waspada. (ADEK BERRY / AFP)

Liputan6.com, Jakarta Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyayangkan syuting sinetron di lokasi bencana dan pengungsian gunung Semeru.

Terlebih, saat hal itu dilakukan saat status tanggap darurat masih berlakunya.

"BNPB mengimbau berbagai pihak untuk menghormati dan berempati kepada masyarakat terdampak bencana dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas pada saat tanggap darurat," kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (23/12/2021).

Abdul menilai, tindakan tersebut tentu tidak dilakukan di tengah masyarakat yang masih berada di pengungsian akibat bencana. Selain itu, prioritas kegiatan tanggap darurat adalah optimalisasi layanan kepada masyarakat terdampak.

"BNPB mengharapkan situasi ini tidak lagi terjadi di masa depan. BNPB juga mengharapkan masyarakat lebih mengedepankan dukungan moril dan materil untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana," harap Abdul.

Abdul juga meminta, kepada para warga untuk tidak berwisata ke lokasi bencana, khususnya di wilayah yang terdampak langsung awan panas guguran gunung Semeru pada 4 Desember lalu.

Tujuannya, agar kegiatan dalam fase tanggap darurat dapat berjalan dengan lancar, dan petugas di lapangan tidak terganggu oleh aktifitas lain di luar prioritas kegiatan tanggap darurat.

"Saat ini Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru per 22 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, masih mencatat total warga meninggal dunia berjumlah 51 jiwa. Warga mengungsi berjumlah 10.539 jiwa yang tersebar di 409 titik pengungsian," rinci Abdul.

 


Posko Masih Berjalan

Diketahui, titik pengungsian berbesar di Kabupaten Lumajang dan sebagian kecil lainnya di Kabupaten Malang, Probolinggo, Blitar dan Jember. Posko masih terus melakukan pemutakhiran data warga yang mengungsi.

Selanjutnya terkait dengan rencana untuk pembangunan hunian sementara atau huntara, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut, seperti telah mendapatkan ijin penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Sisi anggaran, posko telah mendapatkan donasi senilai Rp20,67 miliar yang nantinya akan digunakan untuk program relokasi warga terdampak erupsi Semeru," ungkap Abdul.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya