Liputan6.com, Jakarta - Publik dikejutkan dengan lonjakan harga bahan pangan jelang akhir 2021. Secara rata-rata, kenaikan harga pangan mencapai 0,55 persen dari November 2021, lebih tinggi dari prediksi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 0,49 persen pada Desember 2021.
Kenaikan parah terjadi pada harga cabai, telur ayam, daging dan minyak goreng. Berdasarkan informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan tertinggi jatuh untuk harga cabai.
Cabai rawit merah meroket hingga 130,97 persen dalam sebulan menjadi Rp 86.500 per kg, cabai rawit hijau melesat 54,71 persen menjadi Rp 57.400 per kg. Sementara minyak goreng naik 7,43 persen, gula naik 0,76 persen, daging ayam segar naik 1,42 persen, dan harga telur ayam naik 3,56 persen.
Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menganggap, kelompok pekerja kelas menengah jadi yang paling dirugikan akibat lonjakan harga sembako ini. Sebab di sisi lain, masyarakat kelas bawah masih terbantu dengan adanya penyaluran bansos, meski belum merata.
"Meski demikian, masyarakat bawah tetap beruntung memiliki bansos. Bagaimana masyarakat menengah? Ini dia kelompok yang paling menderita dari kenaikan harga akhir tahun ini," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Liputan6.com, Selasa (28/12/2021).
Achmad menyebut masyarakat kelas menengah sebagai kelompok pekerja yang dapat gaji UMR. "Mungkin pekerja Jakarta beruntung karena mengalami kenaikan 5,1 persen menjadi Rp 4,64 juta," sambungnya.
"Daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat tidak seberuntung DKI Jakarta, mereka harus merencanakan pengeluaran yang lebih hemat lagi, padahal mereka sudah sangat berhemat," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Intervensi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lantas dihimbau untuk menginisiasi operasi pasar sembako murah di pemukiman para pekerja kelas menengah.
Achmad mendorong Kementerian Perdagangan dan Bulog agar berkolaborasi melakukan intervensi harga, dan bekerjasama dengan kepala daerah untuk memetakan warga yang paling terdampak dari kenaikan harga tersebut.
"Kementerian Perdagangan jangan cepat mengambil kebijakan impor saat harga naik, namun perlu berpihak seperti saat ini dengan intervensi pasar sesegara mungkin," kata dia.
"Bila tidak kenaikan harga tersebut akan disertai jatuhnya kesejahteraan rakyat lebih dalam lagi yang diiringi dengan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan budaya," tandasnya.
Advertisement
