Liputan6.com, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi mogok kerja mulai Rabu 29 Desember 2021. Hal ini disikapi PT Pertamina (Persero) dengan meminta bantuan Panglima TNI untuk mengamankan sejumlah obyek vital nasional (obvitnas) milik perseroan, termasuk untuk menjaga pasokan BBM untuk masyarakat.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Nomor R-182/C00000/2021-S0 tertanggal 25 Desember 2021, perihal Permohonan Dukungan Antisipasi Gangguan Distribusi Energi dan Pengamanan Obvitnas.
Saat dikonformasi terkait hal ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum bisa menjelaskan rincian surat tersebut. "Bisa nanya ke Dirut (Pertamina)," ujar Ahok singkat kepada Liputan6.com, Selasa (28/12/2021).
Liputan6.com kemudian coba menghubungi Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran direksi lain, termasuk juga menghubungi VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman. Namun, belum menerima jawaban hingga berita ini naik.
Sebelumnya, Ahok juga sempat mengatakan bahwa dirinya telah memanggil jajaran Direksi Pertamina pada Kamis, 23 Desember 2021 lalu untuk membicarakan rencana aksi mogok kerja karyawan.
Ahok mengatakan direksi akan bicara soal sikap Pertamina terkait aksi mogok kerja tersebut.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Minta Bantuan Panglima TNI
Berdasarkan surat edaran Nomor R-182/C00000/2021-S0 yang tersebar di kalangan wartawan, Nicke Widyawati selaku Dirut Pertamina meminta dukungan Panglima TNI untuk mengantisipasi kemungkinan rencana mogok kerja pada 29 Desember-7 Januari 2022.
Untuk memastikan pasokan energi BBM dan non-BBM kepada masyarakat tetap terjaga, Pertamina memohon bantuan Panglima TNI untuk dapat memberikan sejumlah dukungan, antara lain:
a. Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek lainnya pada seluruh aset/instalasi Pertamina Group.
b. Persiapan bantuan tenaga/personil untuk dapat menjadi tenaga pengganti dalam memastikan operasional di seluruh lokasi dan wilayah kerja Pertamina Group.
"Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasokan energi bahan bakar minyak (BBM) dan Non-BBM kepada masyarakat, mengingat Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mengelola sektor energi yang menjadi salah satu kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak," tulis Nicke.
Advertisement
