Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip money follow program. Itu merupakan pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pelaksanaan reformasi penganggaran periode 2000-2010 dan 2010-2020 ternyata masih ditemukan ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Fenomena ini jadi alasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang mengabdi selama 30 tahun di Kementerian Keuangan untuk menginisiasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
"Kita mendesain ulang pola atau sistem perencanaan sehingga sinkron dengan penganggaran yang berdampak terimplementasikannya dengan baik kebijakan money follow program, adanya penguatan anggaran berbasis kinerja dan penerapan value for money," jelas Askolani dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).
Regulasi tersebut menjadi pedoman yang dipakai dalam membuat substansi dari perencanaan menjadi lebih akuntabel dengan output dan outcome yang terukur. Ini dilakukan dengan membuat simplifikasi dan mempertajam nomenklatur program agar lebih eye catching. Dengan begitu bisa menjadi guidance yang lebih mudah diihat dan tentunya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Selanjutnya, dilakukan penyederhanaan proses bisnis anggaran melalui penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara online yang diintegrasikan di dalam sistem IT Perbendaharaan (SAKTI).
Itu untuk memonitor pelaksanaan penganggaran, serta mengharmonisasikan dengan sistem perencanaan pembangunan (KRISNA) di Bappenas.
Diakui Askolani, hal ini sangat membantu dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui inisiasi ini penyelesaian dokumen anggaran dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka.
"Dalam masa pandemi kami mendukung dan melaksanakan langkah penyusunan APBN yang modified dengan dua kali mengubah Perpres Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Ini sangat membantu untuk mendukung penganggaran untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020," imbuhnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Revisi UU PNBP
Saat ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan periode 2013-2021, Askolani menginisiasi Reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Reformasi ini diwujudkan dengan merevisi UU PNBP (UU Nomor 20/1997 menjadi UU Nomor 9/2018).
Hasilnya, pengelolaan PNBP menjadi lebih akuntabel, terukur dan jelas. Tata kelola dan kewenangan pengelolaan PNBP antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan pun lebih tertata.
"Selanjutnya, dari situ kita membangun sistem pembayaran, pelaporan dan monitoring PNBP secara online melalui aplikasi SIMPONI, yang bisa mengoptimalkan pendapatan negara melalui PNBP," katanya.
Pada 2021, Askolani dipercaya untuk menjalankan mandat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pada jabatan barunya pun Askolani kembali mampu membuktikan prestasi dan inovasinya sebagai abdi negara.
Advertisement
Empat Pilar Reformasi
Kali ini Askolani menginisiasi Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan No. 399/2021.
Empat pilar yang dilakukan antara lain; penguatan integritas dan kelembagaan, penguatan pelayanan, pemeriksaan dan fasilitasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap barang-baramg illegal, peningkatan penerimaan negara dan pemulihan ekonomi terhadap semua pelaku usaha.
Semangat dan dedikasi Askolani dalam bekerja mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menilai, karier Askolani yang panjang di dalam mengawal perubahan keuangan negara sebagai fungsi penggali dan potensi pengawasan dari PNBP memiliki peranan yang sangat penting.
"Berbagai terobosan yang dilakukan seperti melakukan redesigning sistem perencanaan dan penganggaran. Pak Askolani juga telah melakukan berbagai program inisiatif di dalam memperkenalkan APBN kepada masyarakat luas," tandasnya.
