Liputan6.com, Serang - Pernyataan pengacara Gubernur Banten, Asep Abdullah Busro yang mengatakan kalau pelaporan buruh ke Polda Banten hasil konsultasi dengan Presiden Jokowi dan koordinasi dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dikritik PDI Perjuangan Banten. Menurut partai pengusung Jokowi itu, tidak elok seorang Gubernur menyeret nama Presiden dan Kapolri dalam konfliknya dengan buruh.
Baca Juga
Advertisement
"Wahidin Halim itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Gubernur dan pengacara enggak usah bawa-bawa nama presiden dalam permasalahan polemik dengan buruh," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten, Asep Rakhmatullah, melalui pesan elektroniknya, Kamis (30/12/2021).
Asep juga meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim, lebih komunikatif dengan buruh agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Banten ini menengarai Presiden tidak mendapatkan laporan yang utuh dari Gubernur Banten, mengapa buruh bisa merangsek masuk dan menduduki ruangannya.
"Saya rasa presiden tidak di beri laporan utuh terhadap kejadian buruh sampai bisa merangsek ke ruangan gubernur. Jangan untuk menutupi rasa malu dan ketidak mampuan beliau dalam memipin daerah, beliau harus bawa nama presiden dalam hal pelaporan ke polisi, kan lucu," terangnya.
Simak video pilihan berikut ini:
PDIP Sarankan Gubernur Banten Cabut Laporan Buruh di Polisi
Pria berkacamata ini mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim, untuk segera mencabut laporannya ke polisi untuk menyudahi konfliknya dengan buruh. Karena masih banyak pekerjaan untuk membangun Banten agar lebih baik lagi.
Terlebih, jabatan dia akan habis pada 2022. Menurut Asep, Wahidin Halim harusnya bisa menyelesaikan masa jabatannya secara baik dan tidak membuat catatan kelam dalam jabatannya.
"Saya rasa untuk tidak berkepanjangan, cabut laporan, minta maaf pada buruh, lakukan islah, biar Gubernur bisa mengerjakan tugas yang lainya sebagai kepala daerah. Sisa masa jabatan beliau tinggal 4 bulan," jelasnya.
Advertisement
