Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali memberikan bantuan sosial atau bansos tunai Rp 1,2 juta bagi pedagang kali lima (PKL) dan usaha warung pada tahun depan.
Bansos tunai PKL dan warung ini bagian dari 4 program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlanjut pada 2022.
Advertisement
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan jika program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) menargetkan 1 juta penerima di 2022.
Program BTPKLW Rp 1,2 juta juga akan diperluas target penerimanya. Dengan memasukkan 1,76 juta penduduk miskin ekstrem (PME).
Dengan demikian akan ada total 2,76 juta orang yang menerima bansos tunai pada 2022, dengan besaran anggaran Rp 3,31 triliun.
"Teknisnya nanti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan, namun program ini akan kami dorong untuk di triwulan pertama seiring dengan adanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di bulan April nanti," kata dia saat konferensi pers, Kamis (30/12/2021).
Rencananya kedua program ini akan berjalan di kuartal I-2022. Bansos tunai ini dikatakan sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Bapak presiden juga setuju program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung serta untuk penanganan penduduk miskin ekstrem di wilayah provinsi di 212 kabupaten/kota atau 1,76 orang," jelasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dana Bansos Malah Dibelanjakan Rokok Ketimbang Bahan Pokok
Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (PJS-SKJ) Universitas Indonesia Aryana Satrya mengatakan konsumsi rokok masyarakat sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan.
Bahkan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 dana bantuan sosial (bansos) yang dicarikan secara tunai digunakan untuk membeli rokok ketimbang dibelikan bahan pokok.
"Dana bansos ini tidak digunakan untuk membeli makanan atau asupan yang bergizi tapi dibelikan rokok," kata Aryana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Padahal kata Aryana perokok lebih rentan terpapar virus corona. Selain itu, meski pendapatan masyarakat selama pandemi menurun, hal tersebut tidak lantas membuat para perokok berhenti mengkonsumsi tembakau.
Sebaliknya, mereka mencari atau berpindah ke merek rokok yang lebih murah. Tak hanya itu, para perokok juga memilih menunggak membayarkan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi membeli rokok.
"Mereka juga lebih sering menunggak iuran BPJS atau JKN," kata dia.
Aryana mengatakan, kenaikan pembelian rokok 1 persen akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Sehingga dia berharap pemerintah bisa mengendalikan konsumsi tembakau di masyarakat.
Advertisement
