Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat pada pengujung tahun 2021. Selain melantik, Eri juga menyodorkan kontrak kerja kepada para pejabat selama setahun yang berisi bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome, maka wajib untuk mengundurkan diri.
"Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar-OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome-nya tidak sesuai," katanya, Jumat (31/12/2021), dikutip dari Antara.
Advertisement
Selain menerapkan kontrak kinerja, Eri Cahyadi juga memastikan bakal rutin rotasi setiap satu hingga tiga tahun sekali. Selama masa itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.
"Pada 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya, tidak diteruskan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini pelayan," ujarnya.
Untuk itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media dengan harapan warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.
Menurut ia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output/outcome-nya akan disampaikan kepada media.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Penggabungan OPD
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat pada pengujung tahun 2021. Pelantikan dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi.
Menurut Eri, pelantikan ini salah satunya untuk menyesuaikan perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pada awal Januari 2022.
Eri Cahyadi mengatakan, perubahan reformasi birokrasi yang dimaksud adalah pertama, adanya perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.
Kedua, terkait pengurangan yang awalnya empat kepala seksi di kecamatan, sekarang menjadi tiga.
Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru. Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural atau sebaliknya.
"Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini," ujarnya, Jumat (31/12/2021), dikutip dari Antara.
Advertisement
