Iran Masih Tolak Akui Pemerintahan Taliban

Iran berkata ingin pemerintahan Taliban di Afghanistan inklusif terlebih dahulu sebelum ada pengakuan.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 03 Jan 2022, 19:58 WIB
Pasukan Taliban berjaga di luar Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, 31 Agustus 2021. Taliban menguasai Bandara Kabul setelah Amerika Serikat menarik semua pasukannya dari Afghanistan. (WAKIL KOHSAR/AFP)

Liputan6.com, Kabul - Duta Besar Iran untuk Afghanistan berkata negaranya belum berniat mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Ia meminta agar pemerintah bersifat inklusif terlebih dahulu.

Dilaporkan TOLOnews, Senin (3/1/2022), Duta Besar Iran Bahadur Aminian meminta supaya berbagai etnis dilibatkan dalam pemerintahan.

"Jika sebuah kelompok berkuasa dan kelompok itu berasal dari satu kelompok etnis dan semua etnis lain tak disertakan, kita tidak menyetujuinya," ujar Dubes Aminian.

Pihak Iran pun meminta agar para pimpinan Taliban agar membentuk pemerintahan yang inklusif.

Pihak Taliban ternyata tidak menyambut baik ajakan Aminian karena dinilai intervensi. Jubir pemerintah Emirat Islam berkata negaranya punya inklusif versi sendiri.

"Apakah pemerintahan atau kabinet Iran berdasarkan definisi orang lain tentang inklusif?" ujar deputi jubir Emirat Islam, Inamullah Samangani.

"Setiap negara memiliki definisi mereka sendiri tentang pemerintahani inklusif berdasarkan kepentingan-kepentingan nasional mereka," terang Inamullah.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Iran Khawatir

Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu. (AP Photo/Zabi Karimi)

Hal yang juga dikhawatirkan duta besar Iran adalah krisis ekonomi yang terjadi di Afghanistan.

Ia menilai krisis yang terjadi bisa membuka jalan bagi bangkitnya ekstremisme. Ini juga termasuk Daesh alias ISIS.

"Jika masalah-masalah ekonomi tetap ada, itu akan menyebabkan lebih banyak migrasi. Jika masalah-masalah ekonomi tetap ada, mereka akan memicu ekstremisme yang tak hanya mengancam Afghanistan, tetapi kawasan," ujar Dubes Iran.

Masalah krisis ekonomi di Afghanistan menjadi sorotan dunia karena lembaga-lembaga keuangan dunia dan negara-negara barat sedang menerapkan sanksi ke pemerintah Afghanistan sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2020.

Akibatnya, masalah ekonomi terjadi, dan kelaparan menghantui negara tersebut.


Infografis 6 Cara Efektif Hadapi Potensi Penularan COVID-19 Varian Omicron

Infografis 6 Cara Efektif Hadapi Potensi Penularan Covid-19 Varian Omicron. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya