Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta tengah dihantui isu akan tenggelamnya karena penurunan permukaan tanah secara terus menerus. Salah satu penyebabnya yakni penggunaan air tanah oleh masyarakat di DKI Jakarta.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan air tanah bisa dikurangi dengan diberlakukannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta. Ia menuturkan, hingga saat ini baru 65 persen warga DKI Jakarta yang mendapatkan akses SPAM ini.
Advertisement
“Isu Jakarta tenggelam telah menjadi alarm, penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat, jadi penyebabnya, maka pemerintah respons dan ambil inisiatif untuk mengurangi pemanfaatan air tangan dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi di DKI Jakarta,” katanya dalam konferensi pers Perjanjian Penyelenggaraan SPAM di DKI Jakarta, Senin (3/1/2022).
“Untuk itu, sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan dan tambah cakupan suplai di 2030. Sehingga 2030 telah mampu mencakup 100 persen melalui SPAM ini, artinya 8 tahun dari sekarang,” katanya.
Informasi, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengerjakan empat proyek SPAM. Tujuannya untuk memperluas akses air minum yang bersih serta menanggulangi penggunaan air tanah secara berlebihan.
“Dengan ditandatanganinya MoU tadi, target kita untuk layani seluruh warga DKI Jakarta InsyaaAllah bisa tercapai bahkan mungkin lebih awal,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada kesempatan yang sama.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dua Tantangan
Lebih lanjut, Anies menyampaikan ada dua tantangan yang direspons oleh adanya MoU ini. Pertama, proyek ini akan berlomba dengan waktu dengan adanya penurunan permukaan tanah, pun terkait ketersediaan air minum perpipaan bagi masyarakat.
“Nah, kita coba membereskan persoalan dua ini secara bersamaan, dengan pipanisasi keduanya akan tertangani,” katanya.
Sementara masalah kedua adalah adanya keterbatasan fiskal dari pemerintah DKI Jakarta akibat krisis ekonomi yang terdampak Covid-19.
“Jadi dengan dua masalah besar itu, kemudian kita miliki MoU ini untuk kita kerjakan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI jakarta. Ini mudah-mudahan bisa jadi referensi persoalan kedepan,” terangnya.
Advertisement
