Liputan6.com, Jakarta Menyusul perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait batu bara, sejumlah menteri langsung rapatkan barisan. Mereka adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M Lutfi, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sejumlah menteri ini berkoordinasi untuk segera bisa mengatasi masalah di lapangan, mengingat ekspor batu bara berkaitan dengan berbagai kebijakan.
Advertisement
"Sesuai dengan konferensi pers yang dilakukan Bapak Presiden kemarin malam, kami, empat menteri tadi malam langsung mengadakan rapat mendadak dipimpin Pak Menteri ESDM, saya, lalu ada Menteri Perdagangan kita undang, dan Menteri Perhubungan karena ada hubungan dengan logistik," ujar Erick Thohir, Rabu (5/1/2022).
Sebagai implementasi koordinasi tersebut, Erick Thohir dan Menteri ESDM langsung sidak di kantor PLN. Tujuannya memastikan monitoring terkait stok yang ada menurut data PLN.
Menteri Erick mengatakan kunjungan ke PLN terbilang mendadak. Awalnya, Erick tengah menyaksikan paparan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait pemetaan dan memastikan distribusi LNG dan batu bara yang baru selesai pukul 15.00 WIB, Selasa (4/1/2022).
"Pak Arifin lalu mengajak karena ingin melihat pada situasi benar-benar di lapangan supaya saya sebagai Menteri BUMN juga kan yang salah satu ditangani batu bara dari PT Bukit Asam, kan juga bertanggung jawab," ucap Erick.
Kunjungannya ini sebagai tindaklanjut upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.
Namun, keduanya tak dapat bertemu direksi PLN lantaran tengah lockdown akibat ada satu atau dua direksi yang diduga positif covid-19 sepulang dari Bali. Erick dan Arifin akan meminta direksi untuk melaporkan dan memaparkan kondisi setiap PLTU melalui virtual pada Rabu (5/1/2022).
"Rekan-rekan direksi PLN rupanya lagi lockdown karena ada direksi yang terkena (Covid-19) sepertinya, kita memaklumi, tapi besok kalau zoom meeting tidak ada alasan tidak bisa join, jadi besok kita akan zoom meeting benar-benar memetakan per PLTU bagaimana kondisinya, supaya nanti yang diarahkan Bapak Presiden jangan sampai ada kendala, apalagi kita ekonominya lagi bagus sekali sekarang, lagi tumbuh terus," lanjutnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Gotong Royong
Ia menilai dalam situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan.
Erick mencontohkan kesigapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah menghubungi para pelaku usaha logistik swasta, INSA dan ALFI, yang siap mendukung distribusi pasokan untuk PLN.
Kata Erick, BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas. Erick bahkan menelepon direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1) malam hanya untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.
"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyatan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut, tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Advertisement