HEADLINE: Geliat Calon Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan, Siapa Saja Dijagokan?

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin merespons baik munculnya sejumlah nama yang digadang bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, meski waktunya masih panjang. Menurut dia, nama-nama tersebut perlu dimunculkan lebih cepat agar masyarakat bisa melihat rekam jejaknya.

"Kenapa nama-nama itu perlu dimunculkan, agar nanti masyarakat atau warga Jakarta bisa melihat dan menilai track record dari tokoh-tokoh itu, apakah layak didukung atau tidak. Ini yang penting, agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung," ujar Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (5/1/2022).

Namun begitu, Ujang belum melihat siapa saja yang berpeluang menggantikan Anies Baswedan di periode selanjutnya. Sebab, elektabilitas tokoh-tokoh yang dimunculkan untuk memimpin Jakarta belum terlihat.

Menurut Ujang, saat ini semua orang masih memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. "Untuk maju dan menang kan butuh elektabilitas. Itu muncul dari dukungan publik kepada para kandidat itu. Sekarang siapa pun masih berpeluang," katanya.

Di tengah geliat munculnya nama-nama tokoh yang digadang maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, PDIP masih tampak santai. PDIP bahkan mengaku belum membahas siapa yang akan dijagokan di Pilkada DKI karena menganggap waktunya masih lama.

Namun Ujang melihat, PDIP sejatinya sedang mengkalkulasi dengan matang siapa yang akan diusung di Pilkada DKI mendatang. Partai berlambang banteng itu dinilai tidak ingin kekalahan pada Pilkada DKI 2017 terulang.  

"Itu kan menjadi pengalaman yang pahit bagi PDIP, menang di DPRD tapi kalah dalam Pilgub. Oleh karena itu saya melihat, kelihatannya nanti di ujung saja, di akhir dalam konteks dukung mendukung calon," katanya.

"Semua masih banyak skenario, bisa dukung Djarot, bisa Risma, bisa Gibran, semua masih spekulasi, masih menebak-nebak, belum ada yang pasti calon dari PDIP," sambungnya.

Begitu juga soal arah koalisi masih belum bisa ditebak, karena politik sangat dinamis tergantung pada kepentingan. Meski sempat memanas, Ujang tidak bisa memastikan hubungan Gerindra dan PKS akan putus di Pilkada DKI mendatang. 

"Kalau Gerindra kelihatannya Ariza (yang akan diusung), arahnya ke sana saya melihat. PKS mungkin tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Saya belum tahu kalau PKS, karena PKS belum mengendorse nama-nama yang dijagokan," ucapnya.

Sementara Demokrat diyakini tidak akan mengulang 2017 dengan kembali mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meskipun elektabilitasnya di Pilpres masih rendah, AHY tidak lagi diprioritaskan memimpin daerah.

"Apakah Demokrat punya skenario menjadikan AHY sebagai calon gubernur, saya belum lihat. Tapi kan hari ini kelihatannya condong ke arah capres/cawapres. Kelihatannya AHY itu menjadi cawapres. Semuanya masih proses, dinamika politik," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang belum melihat tokoh-tokoh PSI yang memiliki elektabilitas untuk menjadi seorang pemimpin, meskipun mereka selama ini cukup vokal mengkritisi kebijakan publik. Bahkan ketua umumnya, Giring Ganesha elektabilitasnya masih nol. 

"Jadi kita objektif saja dalam menilai siapa pun yang ingin menjadi capres-cawapres atau pun gubernur. Kita melihat yang didukung publik, publik mendukung parameternya elektabilitas itu," tuturnya.

Para politikus Kebon Sirih yang kini duduk di DPRD DKI Jakarta sebenarnya juga mempunyai peluang yang sama untuk mengikuti Pilgub DKI 2024. Hanya saja, elektabilitas mereka masih belum terlihat. Menurut Ujang, elektabilitas mereka masih kalah dengan tokoh-tokoh nasional.

"Kalau DKI itu kelihatannya level-level tokoh nasional. Misalnya ada Sahroni, itu digadang-gadang juga. Saya melihatnya (nanti) kombinasi antara tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh di DKI. Yang di DKI ini mesti membuktikan diri untuk bisa bersaing," kata Ujang menandaskan.

Senada dengan Ujang Komarudin, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai bahwa Pilkada 2024 bukan waktu yang terlalu lama untuk menyiapkan kontestasi di DKI Jakarta.

"Semua partai sudah ancang-ancang merebut Jakarta. Bagi partai, Pilkada (DKI) 2024 sudah dekat," kata Adi saat dihubungi Liputan6.com, Rabu.

Dari sekian nama yang muncul, Ahmad Riza Patria adalah politikus yang paling berpeluang diusung Gerindra untuk maju di Pilkada DKI Jakarta nanti. Ariza kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandiaga Uno.

"Dari Golkar muncul nama Airin (mantan Wali Kota Tangsel) dan Zaki (Bupati Tangerang). Kalau dilihat kecenderungannya Zaki lebih berpeluang maju karena posisinya sebagai Ketua Golkar Jakarta. Nasdem ada nama Sahroni belakangan muncul. PDIP ada nama Risma dan Gibran, dua nama besar yang potensial maju. PAN ada Wali Kota Bogor, Pasha Ungu, dan Eko Patrio, tiga nama potensial maju," tuturnya membeberkan.

Namun Adi belum bisa memprediksi nama kandidat dari PKS yang bakal diusung. Pada Pilkada nanti, dia juga memprediksi PKS dan Gerindra tidak akan berkoalisi setelah hubungannya saat pemilihan pengganti Sandiaga Uno untuk kursi DKI 2 sempat memanas. 

"Demokrat juga masih belum kelihatan siapa yang akan dimajukan pasca-AHY. Tak mungkin AHY maju lagi. AHY tetap diproyeksikan untuk Pilpres, bukan lagi Pilkada," katanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengamini, PSI di DKI Jakarta memiliki banyak tokoh cukup vokal di media. Karena itu, PSI bisa mempertimbangkan diri untuk mengusung kadernya sendiri maju di Pilgub DKI 2024 nanti.

"Mestinya PSI bisa usung jagoan sendiri. Banyak nama-nama yang suka nyaring di media. Tentu bukan Giring karena diproyeksikan di Pilpres bukan Pilkada, kecuali mau nurunin level Giring ke Pilkada DKI," ujar Adi Prayitno memungkasi.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, munculnya nama-nama calon Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah hal yang wajar, mengingat masa jabatan Anies Baswedan tinggal sekitar 10 bulan lagi.

"Hal itu sesuatu yang wajar, bukan karena Pilkada 2024 yang masih lama, melainkan masa jabatan gubernur definitif yang sudah sebentar lagi berakhir," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (5/1/2022).

Menurut dia, sudah menjadi tradisi setiap dua tahun jelang berakhirnya jabatan kepala daerah, nama-nama potensial mulai bermunculan.

"Ini jadi bagian dari upaya meningkatkan elektabilitas. Dengan demikian saat tahapan pilkada tiba, ada dukungan publik yang signifikan dari nama-nama calon yang tersedia tersebut," jelas Titi.

Lebih lanjut, Titi menjelaskan mengenai penunjukan Penjabat Gubernur yang akan mengisi kekosongan DKI Jakarta dan sejumlah provinsi lain setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Hal itu diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Titi menyebut, penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

"Pada penjelasan Pasal 201 ayat (9) ditentukan bahwa Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota masa jabatannya satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikut dengan orang yang sama atau berbeda," tuturnya.

Penjabat Gubernur nantinya akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal itu sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nantinya, Pilkada Serentak akan dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pelaksanaan tiga hajatan besar dalam setahun itu tentu akan memberi beban ekstra bagi penyelenggara Pemilu, apalagi ini menjadi pengalaman pertama.

Titi berharap, penyelenggara bisa mengatur jadwal dan tahapan Pemilu sedemikian rupa untuk menghindari beban kerja yang terlampaui berat. Sehingga tidak mengganggu profesionalisme dan kemampuannya dalam melaksanakan tahapan dan program Pemilu.

"Oleh karenanya, hari pemungutan suara Pemilu jangan lah terlalu dekat dengan hari pemungutan suara Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024. Simulasi jadwal dan tahapan Pemilu harus dihitung dan kalkulasikan dengan tepat dan mempertimbangkan segala aspek agar tidak menimbulkan masalah berarti terkait teknis dan kinerja penyelenggara pada waktu pelaksanaannya nanti," ucapnya.

Selain itu, Titi menyebut bahwa Anies Baswedan masih memiliki peluang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, seandainya nanti gagal di Pilpres 2024. Hal itu juga berlaku untuk kandidat lain. 

"Masih bisa, kalau jarak antara pemungutan suara Pemilu (Pilpres) tidak beririsan waktu dengan jadwal pencalonan Pilkada. Sejauh ini, tidak ada regulasi yang mengatur larangan bagi capres atau cawapres yang kalah di Pemilu untuk kembali maju di Pilkada," jelas Titi.

Seperti diketahui, Anies Baswedan sejak lama digadang-gadang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah survei menunjukkan, elektabilitas Anies cukup tinggi dan bersaing ketat dengan sejumlah tokoh nasional lainnya, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Ridwan Kamil.

Namun begitu, Anies belum menyatakan resmi niatnya maju di Pilpres 2024 mendatang. Dia justru sempat mengungkapkan keinginannya menjadi Gubernur DKI Jakarta dua periode. Namun niat itu urung lantaran tidak ada Pilkada 2022, karena diserentakkan pada 2024.

Anies kemudian memilih fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selepas menjabat, dia mengaku ingin keliling Indonesia. Apakah untuk menjaring dukungan di Pilpres 2024? Hanya Anies Baswedan yang tahu.