Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menghapus Premium dari bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan pada tahun ini. Khususnya setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 pada 31 Desember 2021 .
Lantas, apakah konsumen dan masyarakat sudah siap jika Premium jadi dihapus pada 2022?
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengamini, penghapusan BBM jenis Premium sekiranya memang bisa dilakukan mulai 2022 ini. "Saya kira tahun ini bisa dilakukan," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (5/1/2022).
Menurut catatannya, konsumsi Premium saat ini hanya tersisa 7,8 persen dari total konsumsi BBM nasional, dan 11,7 persen dari konsumsi gasoline.
"Harusnya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Toh Pertalite masih terjangkau dan di bawah keekonomian (karena disubsidi)," ungkap Mamit.
Oleh karenanya, ia menilai masyarakat sudah siap jika Premium sudah tidak diperjualbelikan lagi, bahkan sejak kuartal I 2022 ini.
"Sudah siap sih kalau menurut saya. Karena tadi, konsumsinya sedikit. Pertamina dengan program langit birunya sudah melakukan sosialisasi yang cukup signifikan," pungkas Mamit.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
YLKI Nilai Kendaraan di DKI Jakarta Harusnya Tidak Pakai Premium
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kendaraan di DKI Jakarta sudah seharusnya tidak memakai bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
"Kalau sekarang ada wacana hapus premium, Jakarta memang harusnya sudah tidak pakai premium, harusnya sudah pakai pertamax atau bahkan pertamax turbo dengan emisi lebih rendah," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam diskusi publik soal layanan transportasi di Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Menurut dia, tingkat polusi udara dapat diperparah dengan penggunaan BBM murah seperti premium karena memiliki kadar emisi gas buang lebih tinggi.
Meski begitu, lanjut dia, untuk mengurangi polusi udara, solusi yang relevan adalah beralih dari menggunakan transportasi pribadi ke angkutan publik atau angkutan massal.
Untuk itu, ia mendorong badan usaha bidang jasa transportasi di Jakarta di antaranya TransJakarta melakukan inovasi layanan kepada konsumen baik pra perjalanan, selama perjalanan hingga setelah perjalanan.
"Apalagi sekarang semua didorong integrasi tarif, moda, MRT, LRT jadi positif untuk menata transportasi dan konsumen harus dimanjakan berbagai pelayanan," imbuhnya yang dikutip dari Antara.
Sebelumnya, pemerintah mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan karena Indonesia kini memasuki masa transisi energi.
"Kita memasuki masa transisi, premium RON 88 akan digantikan dengan pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam keterangan yang di Jakarta, Rabu (22/12).
Ia menjelaskan premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dengan volume yang digunakan pun sangat kecil dan masyarakat mulai sadar menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik.
Advertisement
