Liputan6.com, Jakarta - Momen sukacita mewarnai kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Palu, Sulawesi Tengah.
Secara simbolis, Ma'ruf Amin menyerahkan langsung sertifikat hak atas tanah pada lokasi Hunian Tetap (Huntap) Kota Palu dan Kabupaten kepada 3 orang perwakilan masyarakat terdampak bencana. Penyerahan dilakukan diakhir memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (6/1/2022).
Advertisement
Adapun ketiga perwakilan penerima sertifikat adalah Rusli Longkang seorang karyawan Swasta dari Kelurahan Balaroa, Andi Muhammad Djamil dari Kelurahan Petobo, dan Albar Alajai dari Desa Sidera, Sigi Biromaru.
"Kami dari penerima serikat dari pondok huntap mengucapkan terima kasih kepada Wapres yang telah memberikan serifikat ini kepada kami. Ucapan terima kasih kepada ATR (Agraria Tata Ruang) juga, kami sangat senang menerimanya, kami ucapkan buat Pak Wapres sehat selalu,” ucap Rusli, dikutip lewat keterangan tertulis, Jumat (7/1/2021).
Diketahui, terdapat beberapa Huntap yang telah disiapkan pemerintah di wilayah Sulawesi Tengah. Salah satunya Huntap I Tondo yang memiliki letak tanah pada kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, kota Palu sebanyak 952 bidang.
Tanah tersebut telah disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2020 sebanyak 864 bidang, dan tahun anggaran 2021 sebanyak 88 bidang.
Sementara itu, Ma'ruf Amin menyatakan pemulihan pascabencana di wilayah Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. Terkait pembangunan hunian tetap, upaya ini masih menemui beberapa hambatan sehingga prosesnya belum selesai 100 persen.
Negosiasi dan Buat Aturan Jelas
Wapres menyampaikan, berdasarkan data yang diterima, salah satu kendala yang ditemui adalah status lahan untuk pembangunan hunian tetap Tondo II. Untuk itu, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pembuatan alternatif pemecahan masalah agar kendala tersebut tidak berlarut-larut.
"Kendala ini akan kita selesaikan dengan cepat dan koordinatif. Pertama akan diselesaikan oleh Gubernur dan Walikota paling lambat akhir Februari. Andai kata tidak clear, alternatif pembangunan sudah tersedia,” tutur Wapres.
"Karena itu, kita tunggu sampai Februari mereka akan negosiasi dan menyelesaikan aturan yang ada. Artinya kalau tidak clean and clear kan tidak bisa dibangun. Makanya disiapkan langkah alternatifnya di tempat yang sudah tersedia clean dan clear,” tambahnya.
Di sisi lain, berkenaan dengan kendala ketidak inginan masyarakat untuk pindah lokasi pemukiman terkait mata pencaharian yang mereka lakukan sehari-hari, Wapres memberikan arahan agar dilakukan upaya pendekatan yang humanis sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa dan pemberian informasi tentang konsep smart village yang diusung dalam pembangunan pemukiman baru ini.
"Tetapi karena masih ada dan masyarakat masih menginginkan disitu, ya kita coba diberikan waktu,” urai Wapres.
"Tidak hanya pemukiman, tapi semacam smart village, artinya kampong yang ditata dan diberikan tempat kegiatan usaha secara lengkap. Ini memang menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah termasuk di Lumajang dibangun dengan model smart village. Model ini kita kembangkan dalam rangka supaya mereka (masyarakat) tidak kehilangan tempat usaha dan ekonomi,” pungkas Wapres.
Advertisement
