Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik setuju jika Heru Budi Hartono dipilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini. Heru dinilai memahami dengan baik permasalahan Ibu Kota.
"Ya setuju, orang dia paham, yang bekerja. Dia di Pemda DKI dari bawah, saya paham banget dia, dari bawah, jadi wali kota, saya paham betul sepak terjangnya Pak Heru," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).
Advertisement
Kendati menyampaikan kecocokannya terhadap Heru jika menjabat sebagai Penjabat Gubernur, Taufik menegaskan DPRD DKI tidak dapat melakukan intervensi tersebut.
Penjabat Gubernur, kata Taufik, merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.
"Itu keputusannya di tangan Presiden. Tapi kalaupun beredar nama Heru, saya kira Heru orang yang paham soal Jakarta," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berharap Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2022-2024, dapat memahami inti persoalan Ibu Kota.
"Yang penting bahwa kriterianya itu, yang memahami persoalan inti Jakarta, apa saja sih? Mereka harus paham dulu, kalau itu sudah clear, siapa pun bagi kita tak masalah," ujar Gembong, Kamis (6/1/2022).
Gembong pun mengaku tidak cukup mengenal jauh tentang rekam jejak Heru Budi. Hanya saja, ia menilai karakter Heru baik. Disinggung perihal layak tidaknya Heru menjabat, Gembong mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kita enggak tahu," ucapnya.
Berpengalaman di Lingkup Birokrasi
Heru Budi Hartono adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, diangkat pada 29 Juli 2017, menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, ini telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad.
Heru Budi Hartono menempuh pendidikan dasar di Jakarta, dan sempat 3 tahun menjalani masa Sekolah Dasar di Pakistan. Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKD I JakPus, dan lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda. Heru mengenyam bangku kuliah S1 dan magister di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.
Ia mengawali karir sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993 silam. Selang dua tahun, yakni di 1995, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.
Di tahun 1999, heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, di mana ia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.
Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 2013, Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.
Akhirnya pada tahun 2014, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Joko Widodo, untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Heru menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.
Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com
Advertisement
