Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendesak pemerintah meningkatkan sistem pengawasan dalam penggunaan anggaran negara, sehingga terhindar dari tindakan korupsi.
Pengawasan perlu lebih ketat mengingat pada 2013, pendapatan negara direncanakan naik 11 persen menjadi Rp 1.507,7 triliun, dari target APBN-P 2012.
"Peningkatan pendapatan negara, seiring dengan rencana anggaran belanja negara yang bertambah, yakni Rp 1,657,9 Triliun," ujar Ketua Pokja Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Denny Kailimang, Jumat (11/1/2013).
Dia berharap kenaikan pendapatan dan belanja negara tidak menimbulkan penyimpangan anggaran. Hal itu dipandang penting sebagai upaya pencegahan korupsi yang diposisikan dan diletakkan sebagai prioritas program dan kerja dari pemerintahan dan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena sistem pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga kebocoran anggaran bisa diminimalisir," ujarnya.
Denny meminta kepada DPR pusat hingga daerah agar melakukan pengawasan anggaran tersebut secara maksimal.
"Selain itu tentunya masyarakat untuk proaktif dan efektif mengawasi anggaran pendapatan belanja negara ini dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (EDO/NUR)
Pengawasan perlu lebih ketat mengingat pada 2013, pendapatan negara direncanakan naik 11 persen menjadi Rp 1.507,7 triliun, dari target APBN-P 2012.
"Peningkatan pendapatan negara, seiring dengan rencana anggaran belanja negara yang bertambah, yakni Rp 1,657,9 Triliun," ujar Ketua Pokja Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Denny Kailimang, Jumat (11/1/2013).
Dia berharap kenaikan pendapatan dan belanja negara tidak menimbulkan penyimpangan anggaran. Hal itu dipandang penting sebagai upaya pencegahan korupsi yang diposisikan dan diletakkan sebagai prioritas program dan kerja dari pemerintahan dan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena sistem pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga kebocoran anggaran bisa diminimalisir," ujarnya.
Denny meminta kepada DPR pusat hingga daerah agar melakukan pengawasan anggaran tersebut secara maksimal.
"Selain itu tentunya masyarakat untuk proaktif dan efektif mengawasi anggaran pendapatan belanja negara ini dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (EDO/NUR)
