Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo angkat bicara mengenai kerja sama Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menutupi rapor merah akses air bersih di Ibu Kota.
"Pak Anies tampaknya sedang melakukan gimmick untuk menutupi ketidakmampuannya meningkatkan akses air bersih warga Jakarta. Sampai tahun terakhir masa jabatan Pak Anies, cakupan air bersih masih pada angka 64 persen, hanya bertambah 4 persen dari tahun 2018," kata Anthony dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/1/2022).
Baca Juga
Advertisement
Dia menyatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) target pemerintahan Anies Baswedan cakupan air bersih harusnya mencapai 79,61 persen pada tahun 2022.
Anthony juga menyebut kegagalan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga terlihat pada tingkat Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air yang masih jauh dari target.
"Kami minta ini benar-benar jadi kerja konkret. Jangan hanya pencitraan seremonial saja, tapi masyarakat dibiarkan menderita kekurangan air bersih," jelas dia.
Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Tanda Tangan MoU
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk pencegahan Jakarta tidak tenggelam.
MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyatakan isu Jakarta tenggelam merupakan alarm untuk pemerintah. Salah satu penyebabnya yaitu penggunaan air tanah secara terus menerus.
Kata dia, solusi untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah yaitu dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi untuk masyarakat.
"Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Januari 2022.
Advertisement
