OTT Rahmat Effendi Dituding Bermuatan Politis, KPK: Jangan Berasumsi

Ujaran anak Rahmat Effendi tersebut, kata Ali akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakkan hukum yang telah taat azas.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 08 Jan 2022, 22:51 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap memberikan keterangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Sebanyak 9 tersangka dihadirkan termasuk Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi usai Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan seluruh kegiatan tangkap tangan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"KPK juga melakukan dokumentasi secara detail baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT beserta dengan barang buktinya," kata Ali dalam siaran persnya, Sabtu, (8/1/2022).

Hal ini dikatakan Ali untuk menanggapi tudingan Ade Puspitasari, anak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang tak terima sang ayah ditangkap saat OTT. Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi itu mengatakan bahwa OTT terhadap sang ayah politis dan merupakan pembunuhan karakter.

Ali pun menjelaskan, bahwa yang dikatakan tertangkap tangan adalah sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah beberapa saat melakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

"Kami mengingatkan pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi yang keliru atau sengaja dibangun," kata dia.

Ujaran anak Rahmat Effendi tersebut, kata Ali akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakkan hukum yang telah taat azas.

"Penanganan perkara oleh KPK tidak pandang bulu dan tentu tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya," tegasnya.

Ali mengatakan, KPK segera mengagendakan pemeriksaan para saksi, dan dia berharap kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik, agar proses hukum berjalan efektif.

"Dalam proses pembuktiannya nanti, tentu Majelis Hakim yang punya kewenangan mutlak dan independen untuk memutus apakah para pihak bersalah atau tidak," tandas dia.


Tuding OTT Bermuatan Politis

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari yang juga putri Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sang ayah.

Dalam penggalan video yang beredar di media sosial, Ade mengatakan penangkapan ayahnya bukanlah OTT, lantaran tidak ada transaksi dan juga uang yang diamankan KPK saat itu.

"Saksinya banyak, staf yang di rumah itu saksi semua, bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun," kata Ade saat menghadiri Pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Bekasi di Graha Girsang Jaka Setia, Bekasi Selatan, Sabtu 8 Januari 2022.

Menurutnya, penangkapan sang ayah bermuatan politis karena tidak memiliki unsur sebagaimana OTT pada umumnya.

"Logikanya OTT, saya (transaksi), bang, saya serahkan (uang), saya ke gap. Ini tidak ada. Bahwa Pak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luar, dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT," ungkapnya.

Ade menegaskan ada yang berupaya menjatuhkan nama baik sang ayah dengan melakukan pembunuhan karakter melalui skenario OTT. Ia menduga partainya tengah diincar pihak tertentu.

"Memang ini pembunuhan karakter, memang ini kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning," ujarnya.

Ade juga menyinggung kemungkinan berkoalisi dengan partai tertentu pada 2024, untuk memenangkan Golkar memimpin Kota Bekasi.

"Tapi nanti 2024, jika kuning koalisi dengan orange, matilah warna yang lain," tegas Ade yang disambut tepuk tangan para kader.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya