Liputan6.com, Gunungkidul - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul telah merilis data terkait angka kemiskinan di 2021 lalu. Selain itu, ukuran terbaru Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun ini pun turut dibuka.
Kepala BPS Gunungkidul Rintang Awan Eltribakti menyampaikan angka kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2021 lalu. Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul naik menjadi 0,62 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Sekitar 17,69 persen warga Gunungkidul tergolong penduduk miskin di 2021," kata Eltri.
Secara jiwa, ada sekitar 135.330 ribu warga yang berada di kelompok ini. Adapun pada tahun 2020, angka kemiskinan di Gunungkidul tercatat sebesar 17,07 persen dari total populasi.
Meski ada peningkatan, Eltri menyebut, Gunungkidul bukan menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY. Justru posisi tersebut tahun 2021 diisi Kulonprogo dengan angka kemiskinan 18,38 persen.
"Gunungkidul menempati urutan kedua sebagai daerah dengan penduduk miskin tertinggi di DIY," jelasnya.
Baca Juga
Advertisement
Eltri juga menyampaikan jika angka kemiskinan dihitung berdasarkan konsep kebutuhan dasar. Selain itu, nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan dan utilitas turut diukur.
Ada 52 jenis komoditi kebutuhan dasar makanan yang jadi ukuran. Sedangkan untuk non-makanan, terdapat perbedaan antara kawasan pedesaan (47 jenis komoditi) dan perkotaan (51 jenis komoditi).
"Metode ini sudah dipakai BPS sejal tahun 1998, agar hasilnya konsisten dan bisa disandingkan secara periodik," jelas Eltri.
Pada tahun 2021, Gunungkidul menempati urutan kedua dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten ini jadi yang terendah dengan skor 70,16 (klasifikasi "Tinggi").
Sedangkan IPM Gunungkidul tahun ini mendapatkan skor 70,16 menurut hasil kajian BPS. Angka ini masuk dalam klasifikasi "Tinggi", namun di DIY, skor IPM Gunungkidul merupakan yang terendah.
Adapun hasil kajian BPS terkait kemiskinan dan IPM ini sudah dipaparkan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Harapannya, data ini bisa menjadi rujukan dalam perencanaan berbagai program pemerintah.
"Data ini bisa jadi acuan hingga masukan bagi Pemkab Gunungkidul sebagai pemangku kebijakan," ujar Eltri.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Tanggapan Bupati Gunungkidul
Bupati Gunungkidul Sunaryanta turut menyoroti masih tingginya angka kemiskinan hingga rendahnya skor IPM tahun ini. Berbagai upaya menekan angka kemiskinan hingga meningkatkan skor IPM pun terus dilakukan.
Meski paling rendah se-DIY, ia menilai skor IPM Gunungkidul terbilang baik, sesuai klasifikasinya yaitu "Tinggi". Namun ia menjanjikan akan terus berupaya meningkatkan skor tersebut.
"Termasuk menurunkan angka kemiskinan lewat berbagai program yang terus berjalan ke depan," kata Sunaryanta.
Sunaryanta menyayangkan jika angka kemiskinan hanya diukur secara makro, yaitu berbasis pada pengeluaran dan pendapatan. Padahal, ia menilai ada banyak faktor di Gunungkidul yang bisa menjadi patokan.
Antara lain seperti kondisi sosial, kultur budaya, aset, dan sebagainya. Menurutnya, karakteristik Gunungkidul yang lebih ke arah pedesaan memiliki ukuran kemiskinan yang berbeda pula.
"Harusnya jangan disamakan (ukurannya) antara pedesaan dan kota," ujar Sunaryanta.
Lebih lanjut, ia menilai pengukuran secara makro membuat sulit menentukan secara spesifik. Seperti mana warga hingga wilayah yang dinilai paling miskin secara ekonomi.
Itu sebabnya, Sunaryanta berharap BPS menyertakan indikator lain sebagai penentu angka kemiskinan. Mengingat Gunungkidul sebagai wilayah penghasil pangan, maka secara ketahanan pangan justru terbilang lebih stabil.
"Kalau faktor-faktor lain disertakan, mungkin angka kemiskinan bisa lebih rendah," Pungkasnya.
Advertisement
