Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyatakan akan mendukung penuh penyelidikan dari Kejaksaan Agung RI. Hal ini sebagai tindak lanjut atas laporan Menteri BUMN RI Erick Thohir mengenai indikasi korupsi pengadaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu di Garuda Indonesia.
"Kami tentunya memastikan akan mendukung penuh penyelidikan tersebut dan akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG),” ujar Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/1/2022).
Advertisement
Ia menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya.
"Selaras dengan upaya Kementerian BUMN RI untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip GCG, hal tersebut yang juga turut menjadi aspek fundamental dalam misi transformasi Perusahaan yang tengah kami jalankan saat ini,” kata Irfan.
Ia menambahkan, hal tersebut untuk menjadikan Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang sehat tidak hanya dari sisi kinerja keuangan dan operasional akan tetapi turut ditunjang oleh fondasi tata kelola Perusahaan yang juga sehat dan solid dalam mengakselerasikan kinerja usaha ke depan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Soal Laporan Dugaan Korupsi, Erick Thohir Ingin Restrukturisasi Garuda Indonesia Mulus
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan laporannya terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bukanlah sebuah tuduhan kepada maskapai pelat merah tersebut.
Laporan itu soal data tambahan mengenai dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia.
Tentu ini juga kami serahkan bukti bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, kerana kita sudah bukan eranya lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan,” tegasnya dalam konferensi pers, Selasa, 11 Januari 2022.
Ia menyebutkan, laporan ini sebagai bagian dari langkah restrukturisasi yang kini sedang dijalankan oleh Garuda Indonesia.
“Garuda ini sedang restrukturisasi tapi yang sudah kita ketahui juga dengan cara data-data valid. Memang dalam pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda beda. Khususnya hari ini yang disampaikan Pak Jaksa Agung ATR 72-600,” terangnya.
Informasi, Menteri Erick mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melakukan sinkronisasi data dari investigasi yang dilakukan dengan data yang dimiliki Kejaksaan Agung.
“Kami Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sinkronisasi yang kita lakukan sejak awal kami sangat merasakan manfaatnya karena tidak mungkin transformasi BUMN itu tidak didukung oleh Kejaksaan Agung,” katanya.
“Apalagi dengan konsep dari pada program bersih-bersih BUMN dan ini juga yang perlu rekan-rekan media yakini ini bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu per satu, tidak. Tapi ini program yang sudah Kita sepakati sejak awal tahun,” imbuh Menteri Erick.
Ini juga jadi salah satu alasan, kata dia, banyak program bersih-bersih di BUMN yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Misalnya kasus Jiwasraya dan Asabri yang diketahui telah memasuki babak akhir.
“Saya terus terang Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran Saya mengucapkan terima kasih bahwa selama ini dalam tentu tidak hanya dalam hal Asabri, Jiwasraya tetapi hari ini Garuda dari pihak Kejaksaan Agung terus mendampingi kami. Karena penting buat kami adalah tadi transformasi daripada administrasi yang bisa di pertanggung jawaban,” terangnya.
Advertisement
Sinergi BUMN
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut langkah sinergi dengan Kementerian BUMN harus terus dijalankan. Ia pun menyebut, langkah pelaporan mengenai indikasi korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia ini seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.
“Hari ini adalah menjadi permasalahannya adalah soal Garuda Indonesia. Yang tadi dibicarakan dalam rangka restrukturisasi Garuda Indonesia. Kedua, adalah pelaporan Garuda untuk pembelian ATR 72-600,” katanya.
Dengan begitu, ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian BUMN dalam menjalankan program bersih-bersih perusahaan pelat merah.
“Tentunya di bawah kepemimpinan Pak Erick kita akan lakukan. Kejaksaan akan support terus,” ujarnya.
