Nigeria Cabut Blokir Twitter Setelah 6 Bulan Penghentian Akses

Abdullahi juga mengumumkan, Twitter setuju untuk menetapkan "badan hukum di Nigeria dalam kuartal pertama tahun 2022."

Pernyataan itu menyebut, pembentukan badan hukum Twitter adalah "langkah pertama raksasa media sosial dalam menunjukkan komitmen jangka panjangnya ke Nigeria."

Selain itu, Twitter juga akan menunjuk perwakilan negara yang ditugaskan, untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah setempat bila diperlukan.

"Twitter telah setuju untuk mematuhi kewajiban pajak yang berlaku pada operasinya di bawah hukum Nigeria. Twitter telah setuju mendaftarkan Nigeria di Portal Dukungan Mitra dan Penegakan Hukumnya."

Portal ini berfungsi sebagai media bagi staf Twitter dan Nigeria untuk mengelola konten terlarang yang melanggar aturan komunitas dan lembaga penegak hukum untuk menyampaikan laporan jika Twitter melanggar hukum.

Abdullahi juga mengatakan, Twitter setuju untuk bertindak dengan pengakuan hormat terhadap undang-undang Nigeria dan budaya serta sejarah nasional.

"Di mana undang-undang tersebut telah dibangun dan bekerja dengan FGN dan industri yang lebih luas untuk mengembangkan Kode Etik sejalan dengan praktik terbaik global, yang berlaku di hampir semua negara maju."

Mengutip The Verge, sebelumnya pada 2021, Nigeria memblokir Twitter setelah mereka cuitan Presiden Buhari yang mengancam separatis di wilayah tenggara negara itu, dihapus.

Beberapa orang menafsirkan Tweet tersebut sebagai ancaman genosida karena merujuk pada perang saudara Nigeria tahun 1960-an.

Pemerintah saat itu menyebut penghapusan cuitan itu "mengecewakan." Namun, alasan lain menjadi faktor keputusan Nigeria untuk melarang Twitter, termasuk penyembaran misinformasi dan berita palsu.

(Dio/Isk)