Liputan6.com, Beijing - Beijing mengklaim bahwa sekelompok negara kerajaan Arab yang kaya minyak menganggap perlakuan kontroversial pemerintah China terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang sebagai sebuah "urusan dalam negeri."
Baca Juga
Advertisement
Selama pertemuan dengan pejabat Partai Komunis di China, Nayef Falah Al-Hajraf, sekjen Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, mengungkapkan dukungan kuat terhadap "posisi sah China seputar isu-isu terkait dengan Taiwan, Xinjiang, dan HAM," demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada reporter pada Jumat (14/1).
Al-Hajraf tidak berbicara kepada reporter langsung, tetapi juru bicara kementerian luar negeri China itu mengatakan, Al-Hajraf mendukung posisi bahwa isu-isu HAM tidak boleh dipolitisir dan "mengungkapkan penentangannya terhadap campur tangan dalam urusan dalam negeri China," demikian menurut Wenbin, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (16/1/2022).
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Hubungan Ekonomi dan Keamanan China dan Negara Arab
Berkantor di Riyadh, Arab Saudi, GCC merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan dari enam negara Teluk, yaitu: Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Lawatan Al-Hajraf ke China ditujukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan antara negara anggota GCC dan Beijing, demikian dilaporkan oleh harian berbahasa Inggris "Saudi Gazette".
Pemerintah China dikritik secara luas atas perlakuan penindasannya terhadap warga minoritas Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang di China barat laut, yang oleh pemerintah AS disebut sebagai genosida.
Advertisement
