Rektor Unpar Jelaskan soal Sanksi bagi Mahasiswa Tak Hadiri Kuliah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Mangadar Situmorang buka suara soal beredarnya surat edaran presidential lecture dalam rangka Dies Natalis ke-67 Unpar pada Senin, 17 Januari 2022 mendatang.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan memberikan kuliah dengan tema "Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Dalam edaran itu tertulis, mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan Presiden Jokowi akan diberi sanksi administrasi akademik.

Terkait hal itu, Mangadar menuturkan bahwa mengikuti agenda wajib presidential lecture oleh Presiden Jokowi Senin mendatang adalah bagian rasa hormat yang harus ditunjukkan Unpar kepada kepala negara. Karenanya, dia membenarkan ada poin terkait sanksi dalam surat edarannya.

"Unpar sebagai komunitas akademik wajib menunjukkan rasa hormat kepada kepala negara dan kepala pemerintahan negara ini, Presiden Joko Widodo. Unpar wajib menunjukkan rasa hormat," tulis Mangadar dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com dari Edy Panca Wibowo, Kepala Humas dan Protokoler, Sabtu (15/1/2022) malam.

Mangadar menambahkan, poin terkait sanksi disampaikan hanya untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa Unpar bisa hadir dan mendengarkan saat Presiden Jokowi memberikan materinya.

"Kuliah dari Presiden merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh civitas akademika Unpar dan khususnya terkait Pancasila sebagai ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara," jelas Mangadar.

Mangadar berharap, mahasiswa Unpar tidak tergiring dengan adanya sanksi tersebut, tetapi fokus pada menjaga kehormatan kampus.

"Sanksi administratif tersebut merupakan cara untuk mengingatkan mahasiswa bahwa proses pembelajaran perlu dilakukan dengan bertanggung jawab,” kata Mangadar.