Liputan6.com, Jakarta - Pemerhati Sejarah JJ Rizal mengkritik pemberian nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dia menilai nama Nusantara cenderung mewakili keraton Jawa, bukan menggambarkan kenusantaraan Indonesia seperti yang disampaikan pemerintah.
“Pemberian nama Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang setara, tetapi mewakili arogansi "Keraton Jawa" gaya baru," jelas JJ Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/1/2022).
Advertisement
Dia mengatakan nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemerintah memutus kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan.
JJ Rizal menjelaskan Nusantara merupakan produk cara pandang Jawa di masa Majapahit yang mendikotomi antara Negara Gung (Kota Majapahit) dengan Mancanegara (luar Kota Majapahit). Di luar Kota Majapahit inilah, kata dia, yang disebut Nusantara.
"Sebab itu sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan, tetapi juga peradaban. Dalam konteks Jawa sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis," katanya.
"Sebab itu, sejak zaman pergerakan istilah Nusantara tersingkir karena dianggap Jawasentris," sambung JJ Rizal.
Dalam menentukan nama untuk IKN baru, pemerintah memang telah berkonsultasi dengan ahli bahasa. JJ Rizal menyebut suasana batin konsultasi tersebut kental Jawaisme, sehingga keluarlah nama Nusantara.
"Apa pun hasil konsultasi itu, yang jelas keluarannya adalah Nusantara dan artinya suasana batin konsultasi itu penuh jawaisme," ujar JJ Rizal.
Jokowi Putuskan Nama Nusantara
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dia mengungkap, ada 80 calon nama yang sebelumnya dipertimbangkan.
"Di antaranaya misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Waanapura, Cakrawalapura, Kertanegara, ada sekitar 80-an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya," ujar Suharso saat rapat Panja RUU IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.
Suharso Monoarfa menuturkan, dalam mengambil keputusan nama ibu kota negara sudah konsultasi dengan ahli bahasa. Nama ini dipilih sebelum diusulkan kepada Jokowi.
"Kami panggil para ahli bahasa, ahli sejarah, kemudian mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat," kata Ketua Umum PPP ini.
Advertisement
