Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah mempersiapkan proses pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur yang akan bernama Nusantara. Itu dilakukan pasca DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk diundangkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan, rencana induk pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Advertisement
"Namun dalam hal ini dari pembahasan kementerian/lembaga terkait, terutama nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian yang sangat penting yaitu PUPR, mengenai pertama adalah akses," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Selasa (18/1/2022).
Menurut dia, akses konentivitas berupa jalan jadi sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan tahap awal ibu kota negara. Selain itu, akses logistik nantinya juga bisa melalui alternatif pelabuhan yang berada di kawasan teluk.
"Jadi itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan," ujar Sri Mulyani.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pembangunan Infrastruktur
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan infrastruktur di proyek ibu kota baru masih menunggu RUU IKN disahkan DPR RI.
"Kendati demikian kita tetap lakukan persiapan kalau UU IKN itu jadi. Sehingga kita bisa bergerak," ucap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian saat mengunjungi Tol Becakayu di Bekasi, beberapa waktu lalu.
Hedy mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) IKN yang siap membangun sarana prasarana infrastruktur di ibu kota Nusantara.
"Kalau UU IKN disahkan kita langsung menjalankan pembangunan IKN, dimana pertama-tama kita harus menyiapkan jalur logistik konstruksi. Sehingga proses pembangunan menjadi mudah. Kalau tidak akan sulit untuk mengangkut material konstruksi," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah sendiri telah mempersiapkan sejumlah jaringan jalan sebagai akses menuju kawasan ibu kota baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Agustus 2021 lalu pun telah meresmikan Jalan Tol Balikpapan- Samarinda (Balsam) Seksi 1 Balikpapan (Km 13)-Samboja sepanjang 22,03 km, dan Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (Km 13) sepanjang 11,09 km.
Secara rencana, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda nantinya akan memiliki sodetan akses menuju kawasan Ibu Kota Negara, tepatnya berlokasi di Km 14.
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga telah merencanakan jaringan jalan kerja sebagai bagian dari logistik konstruksi, yang nantinya akan digunakan untuk mobilisasi alat dan material pengerjaan ibu kota baru.
Advertisement
