Erick Thohir Janji Tak Ada PHK di Pembentukan Subholding PLN

Penambahan pegawai di PLN dimungkinkan, karena akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jan 2022, 18:30 WIB
Petugas PLN melakukan penyambungan penambahan daya listrik di Jakarta, Rabu (21/6). Menyambut lebaran, PLN memberikan bebas biaya penyambungan untuk rumah ibadah dan potongan 50 persen untuk pengguna selain rumah ibadah. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa akan membentuk subholding PT PLN (Persero). Pembentukan subholding ini sebagai langkah mentransformasi perusahaan listrik negara agar lebih efisien.

Erick Thohir mengatakan, dalam proses transformasi melalui pembentukan subholding tersebut akan ada perubahan organisasi. Namun ia menjamin perubahan organisasi tersebut tidak akan mengurangi jumlah karyawan, bahkan berpotensi ditambah. 

"Tetapi bukan berarti, artinya PLN akan lepas pegawai, salah besar, justru ini dikembangkan usahanya. Jangan-jangan malah perlu tambahan pegawai," katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Penambahan pegawai dimungkinkan, karena akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan, seperti fiber optic, mobile, atau wifi. Terlebih PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggarap bisnis di luar kelistrikan.

"Soal di luar listrik, kebetulan PLN juga punya kabel di mana-mana, kami benchmarking juga di negara lain. Ini bisa ditingkatkan keindependensinya, dijadikan apakah PLN mobile, tapi tetep fokus kepada pelayanan listrik itu sendiri, bukan tiba-tiba lari ke bisnis yang lain," jelasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Selesai Total 2025

PLN bergerak cepat memulihkan kelistrikan pasca gempa bumi yang menerjang Bengkulu dan sekitarnya pada Rabu (19/8/2020). (Dok PLN)

Adapun pembuatan holding dan subholding PLN ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Namun transisi sepenuhnya ditargetkan bisa selesai pada 2025, tetapi diharapkan bisa dipercepat menjadi di 2024.

"Kami akan tuntaskan ini, 6 bulan sebelum akhir tahun, akan ada virtual holding. Full transisi diharapkan 2025, kalau bisa lebih cepat ke 2024, nanti tergantung dari kondisi transisi ini, yang penting tidak terburu-buru," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya