Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brasil, TSE berencana untuk memblokir aplikasi percakapan Telegram selama pemilihan umum pada Oktober mendatang. Hal ini karena Telegram belum memberikan respons untuk ikut berkomitmen melawan hoaks terkait pemilu tersebut di media sosial.
Baca Juga
Advertisement
Telegram menjadi aplikasi kedua terpopuler yang digunakan masyarakat Brasil. Namun sayangnya hingga kini belum ada kantor perwakilan resmi di negara tersebut.
Pertemuan telah dilakukan TSE dengan pendiri Telegram, Pavel Durov pada Desember lalu. Namun respons untuk mencegah hoaks belum didapat hingga sekarang.
Padahal platform media sosial lain telah menjalin kerjasama dengan TSE saat ini. Terutama untuk memerangi hoaks atau informasi palsu terkait legitimasi pemilu di Brasil.
"Tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa beroperasi selama proses pemilu tanpa perwakilan hukum yang memadai, bertanggung jawab untuk mematuhi UU nasional, dan keputusan pengadilan," ujar Ketua TSE Bagian Hukum, Luis Roberto Barroso dilansir Metro.
*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.
Advertisement
