Liputan6.com, Oslo - Pembicaraan resmi pertama Taliban dengan negara-negara Barat di tanah Eropa sejak merebut kekuasaan di Afghanistan akan membantu "mengubah suasana perang" setelah pemberontakan dua dekade terhadap pasukan NATO, juru bicara utama kelompok itu mengatakan kepada AFP, Sabtu 22 Januari 2022.
Kelompok Islamis garis keras menyerbu kembali ke tampuk kekuasaan pada bulan Agustus ketika pasukan AS dan asing memulai penarikan terakhir mereka dari negara itu menyusul kebuntuan di medan perang.
Advertisement
Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban - yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia selama tugas pertama berkuasa antara 1996 dan 2001 ketika mereka digulingkan oleh invasi pimpinan AS.
"Kelompok Islam telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan dunia Barat dan kami berharap untuk memperkuat hubungan kami melalui diplomasi dengan semua negara, termasuk negara-negara Eropa dan Barat pada umumnya," kata Zabihullah Mujahid kepada AFP sebagaimana dikutip dari MSN News, Minggu (23/1/2022).
Taliban ingin "mengubah suasana perang... ke dalam situasi damai."
Pembicaraan antara Taliban dan para pejabat Barat akan dibuka di Oslo pada hari Minggu tentang hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan ketika krisis kemiskinan semakin dalam.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Situasi Kemanusiaan di Afghanistan yang Memprihatinkan
Situasi kemanusiaan di Afghanistan telah memburuk secara drastis sejak pengambilalihan Taliban.
Bantuan internasional tiba-tiba terhenti dan Amerika Serikat telah membekukan $ 9,5 miliar (8,4 miliar euro) dalam aset bank sentral Afghanistan yang disimpan di luar negeri.
Kelaparan sekarang mengancam 23 juta warga Afghanistan, atau 55 persen dari populasi, menurut PBB, yang mengatakan membutuhkan $ 5 miliar dari negara-negara donor tahun ini untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara itu.
Kunjungan dari hari Minggu hingga Selasa akan melihat pertemuan antara kelompok Islam garis keras, otoritas Norwegia dan pejabat dari sejumlah negara sekutu termasuk Inggris, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia dan Amerika Serikat, kata pernyataan kementerian luar negeri Norwegia.
Delegasi Taliban juga diperkirakan akan bertemu dengan warga Afghanistan dari masyarakat sipil, termasuk para pemimpin perempuan dan jurnalis, pada saat kebebasan mereka yang tinggal di Afghanistan semakin dibatasi.
"Pertemuan-pertemuan ini tidak mewakili legitimasi atau pengakuan Taliban," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt, Jumat.
"Tapi kita harus berbicara dengan otoritas de facto di negara ini. Kita tidak bisa membiarkan situasi politik mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih buruk."
Delegasi Taliban, yang dipimpin oleh menteri luar negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, dijadwalkan berangkat ke Oslo pada hari Sabtu.
Ali Maisam Nazary, kepala hubungan luar negeri untuk Front Perlawanan Nasional (NRF) – sebuah kelompok oposisi yang menyebut dirinya sebagai benteng terakhir melawan kontrol Taliban total – mengutuk Norwegia atas pembicaraan tersebut.
"Kita semua harus mengangkat suara kita dan mencegah negara mana pun menormalkan kelompok teroris sebagai perwakilan Afghanistan," kata Nazary, yang berbasis di Paris, di Twitter.
Advertisement
