Liputan6.com, Karnataka - Perdebatan tentang jilbab dan kerudung telah menyebabkan kebuntuan di sebuah perguruan tinggi wanita di negara bagian Karnataka, India selatan.
Enam siswa remaja - di sebuah perguruan tinggi pra-universitas yang dikelola pemerintah, setara dengan sekolah menengah - telah menuduh bahwa mereka telah dilarang dari kelas selama berminggu-minggu karena mereka bersikeras mengenakan jilbab, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (23/1/2022).
Advertisement
Perguruan tinggi mengatakan hanya meminta siswa untuk melepas jilbab di dalam kelas - mereka masih bisa memakainya di sekitar kampus.
Keenam gadis itu mengenakan seragam perguruan tinggi - tunik longgar dengan celana dan selendang - tetapi mengatakan mereka juga harus diizinkan untuk menutupi rambut mereka.
"Kami memiliki beberapa guru laki-laki. Kita harus menutupi rambut kita di hadapan pria. Itulah sebabnya kami mengenakan jilbab," almas AH, salah satu siswa, mengatakan kepada BBC Hindi.
Bukan hal yang aneh melihat wanita mengenakan jilbab dan burka - yang menutupi wajah dan tubuh - di India, di mana tampilan iman publik adalah hal yang biasa.
Tetapi suasana yang semakin terpolarisasi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan minoritas - Muslim dan Kristen - merasa terancam.
Dan pertikaian khusus ini berlangsung di Udupi, salah satu dari tiga distrik di sabuk pantai Karnataka yang sensitif secara komunal.
Komentator sering menggambarkan wilayah tersebut - kubu BJP, partai sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi - sebagai laboratorium untuk politik Hindu mayoritas. BJP juga berkuasa di Karnataka.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Konflik Agama
Contoh berulang main hakim sendiri dan pidato kebencian terhadap Muslim di daerah tersebut telah memperdalam konflik agama dan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok vokal yang dipimpin minoritas yang menegaskan hak mereka atas kebebasan beragama.
Dalam hal ini, misalnya, perguruan tinggi mengatakan masalah ini semakin diperumit oleh keterlibatan Campus Front of India (CFI), sayap mahasiswa kelompok Islam radikal, Front Populer India.
Almas mengatakan dia bukan anggota CFI tetapi menghubungi organisasi ketika perguruan tinggi menghentikan mereka dari menghadiri kelas.
"Saya telah meminta laporan tentang masalah ini," kata menteri pendidikan negara bagian Karnataka BC Nagesh.
"Ini pada dasarnya adalah politik. Semua ini terjadi karena pemilihan dijadwalkan tahun depan," tambah Nagesh, mengacu pada upaya oleh Front Populer sayap politik India untuk mendapatkan daya tarik di sabuk pantai.
Almas mengatakan ketika mereka mencoba mengenakan jilbab di tahun pertama mereka di perguruan tinggi, mereka diberitahu bahwa orang tua mereka telah menandatangani formulir yang mencegah mereka melakukannya.
Pandemi kemudian menjauhkan siswa dari perguruan tinggi selama berbulan-bulan - selama waktu ini, kata Almas, mereka menyadari bahwa formulir hanya menyebutkan seragam wajib dan tidak mengatakan apa-apa tentang jilbab.
Pada akhir Desember, ketika mereka kembali ke perguruan tinggi mengenakan jilbab, mereka tidak diizinkan memasuki kelas, katanya.
Kepala sekolah Rudre Gowda menuduh bahwa keenam wanita itu sengaja menciptakan masalah dan bahwa sisa siswa Muslim - sekitar 70 - tidak keberatan dengan aturan tersebut.
Dia mengatakan bahwa awalnya, sekitar selusin wanita ingin mengenakan jilbab, tetapi jumlahnya berkurang setelah dia berbicara dengan orang tua mereka.
"Yang kami katakan adalah bahwa ketika kelas mereka dimulai, mereka harus melepas jilbab," katanya.
Dia menambahkan bahwa perlu bagi guru untuk melihat wajah siswa, dan bahwa seragam membantu mereka memastikan tidak ada diskriminasi di antara siswa.
"Tidak ada aturan dalam buku atau dokumen apa pun bahwa jilbab dilarang. Kami hanya diberitahu bahwa jika diizinkan, yang lain akan menuntut untuk memakai selendang safron," kata Masood Manna, seorang pemimpin CFI.
Masood Manna merujuk pada insiden baru-baru ini di distrik Karnataka lain di mana sebuah perguruan tinggi pemerintah melarang kedua syal safron - warnanya dipandang sebagai simbol Hindu - dan jilbab di kampus. Wanita Muslim diizinkan untuk menutupi kepala mereka dengan syal tetapi tidak mengikatnya dengan pin.
Advertisement
Putusan Pengadilan
Putusan 2018 oleh pengadilan di negara bagian Kerala yang berdekatan menguatkan hak-hak lembaga pendidikan atas kasus yang diajukan oleh dua siswa sekolah Muslim. Sekolah mereka telah menolak permintaan bagi mereka untuk mengenakan jilbab dan kemeja lengan panjang.
Hakim A Muhammad Mustaque telah memutuskan bahwa esensi kebebasan berarti bahwa kepentingan individu harus menyerah pada kepentingan yang lebih besar.
"Jika manajemen tidak diberi tangan bebas untuk mengelola dan mengelola lembaga yang akan menolak hak dasar mereka," tulisnya.
Tetapi advokat senior Kaleeswaram Raj mengatakan kepada BBC Hindi bahwa putusan itu memperlakukan hak-hak siswa dan manajemen sebagai bersaing satu sama lain, yang tidak benar.
"Entah Anda memiliki hak atau Anda tidak memiliki hak. Ini adalah sesuatu yang dilindungi konstitusi dengan semangat Pasal 25 [yang menjamin kebebasan beragama]," katanya.
Raj mengatakan bahwa masuk akal bagi seorang guru untuk ingin mengamati ekspresi wajah siswa untuk mengukur apakah mereka mengikuti pelajaran.
"Tetapi manajemen tidak dapat bersikeras bahwa itu tidak akan memungkinkan siswa untuk menutupi rambut mereka untuk mempertahankan keseragaman. Hal ini tidak diizinkan oleh konstitusi. Masalah ini kemungkinan akan diselesaikan di pengadilan," tambahnya.
Beberapa pertemuan antara pejabat perguruan tinggi, perwakilan pemerintah dan mahasiswa yang memprotes telah gagal menyelesaikan masalah ini.
Gowda sementara itu menuduh bahwa gadis-gadis itu menggunakan media sosial untuk mendapatkan simpati - dia mengatakan mereka sering tiba di perguruan tinggi setelah gerbang ditutup dan mengambil foto diri mereka sendiri, beberapa di antaranya telah menjadi viral.
Almas membantah hal ini, dan mengatakan bahwa foto viral baru-baru ini dari mereka yang duduk di tangga perguruan tinggi diambil untuk melawan laporan berita yang mengatakan mereka diizinkan untuk menghadiri kelas.
"Kita semua pergi ke perguruan tinggi setiap hari meskipun tidak diizinkan masuk kelas sehingga nanti kita tidak diberitahu bahwa kita tidak memiliki kehadiran yang memadai [untuk mengikuti ujian]."
