Ini Kunci Indonesia Bebas dari Kemiskinan

Faktor ketimpangan atau kemiskinan itu utamanya terletak di Pemerintah.

oleh Tira Santia diperbarui 24 Jan 2022, 10:30 WIB
Anak-anak saat bermain di permukiman kumuh Muara Baru, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 26,5 juta orang per September 2021 dari sebelumnya mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Vivi Alatas mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak mudah, dalam buku Yuen Yuen Ang disebutkan faktor ketimpangan atau kemiskinan itu utamanya terletak di Pemerintah.

“Professor Ang melihat ketimpangan ataupun kemiskinan itu fakstor utamanya adalah pemerintah. Kalau saya melihat ada banyak hal yang orang miskin dipengaruhi juga oleh banyak demand side issue,  Bukan hanya supply side issue. Itu perlu di tengarai,” kata Vivi dalam Bincang Buku Yuen Yuen Ang, Pintu Keluar dari Jerat Kemiskinan: Pengalaman Tiongkok, dikutip Senin (24/1/2022).

Namun poin penting yang disampaikan Yuen Yuen Ang dalam buku tersebut, terarah menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan atau ketimpangan yang bisa diimplementasikan Indonesia.

Keterarahan yang dimaksud, adalah bagaimana Pemerintah menuntaskan satu persatu masalah dalam suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya, bisa dimulai dari sisi kesehatan terlebih dahulu, maupun sektor pendidikan, hingga pemanfaatan dana desa.

“Mungkin kita bisa lihat bagaimana caranya, misalnya kita punya banyak dana desa dan sebagainya,” ucap Vivi.

Vivi menjelaskan, bagaimana Pemerintah memastikan dana desa itu bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Memang ada dilemma dimana desa mungkin yang paling tahu apa yang paling menjadi masalah di mereka.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Dana Desa

Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari 147 kabupaten/kota wilayah pesisir ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tetapi disisi lain ada kemungkinan penentuan apa digunakannya dana desa itu bukan berdasarkan kepentingan ketimpangan. Tetapi demi memastikan semua orang merasa diikutkan, atau semua orang mendapatkan manfaatnya bukan hanya orang miskin.

“Mungkin dikaitkan keterarahan dalam melakukan, baik untuk dana desa maupun DAK itu perlu ditiru disini. Dimana keterarahan itu terlihat jelas, bahwa ini adalah goals dari tingkat istana sampai dengan Desa. Misalnya contohnya tahun ini atau tahun depan fokuskan untuk hal-hal tertentu misalnya stunting, dan sebagainya,” jelasnya.

Disisi lain,  Performance-Based Budgeting juga perlu lebih ditingkatkan. Jika melihat yang dilakukan China bahkan lebih ekstrim Performance-Based Budgeting-nya.

“Yang perlu kita tengarai disini adalah bisa jadi untuk kita mungkin seperti Profesor Yuan Ang profit oriented hampir-hampir seperti CEO, di desa semuanya diperlakukan seperti sebuah perusahaan. Kita mungkin bisa meniru performance based budgetingnya,” pungkas Vivi. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya