Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri groundbreaking proyek Hilirisasi Batu Bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Proyek tersebut sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menekan ketergantungan LPG impor.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor, ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah. Tetapi Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujar Jokowi.
Advertisement
Presiden Jokowi mengatakan, impor LPG Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp100 triliun. Angka ini pun mendapat subsidi dari pemerintah agar terjangkau bagi masyarakat.
"Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 hingga Rp70 triliun," katanya.
Presiden Jokowi menjelaskan, kondisi tersebut harus diubah sebab Indonesia memiliki bahan baku yang cukup besar. Apabila Indonesia mampu mengolah batu bara tersebut, maka lapangan kerja akan terbuka luas.
"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya yaitu batubara yang dirubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG tadi," paparnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Penggunaan DME dan LPG
Dia pun menambahkan, hampir tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan DME dan LPG. Harapannya dengan subsitusi ini maka subsidi dari APBN untuk LPG bisa berkurang Rp7 triliun.
"Saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerjasama dengan Pertamina dan air produk ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp 7 triliun kurang lebih," tandasnya.
Advertisement