Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diusulkan dipilih dari putra daerah atau orang asli Kalimantan. Hal ini sebagai wujud keterwakilan masyarakat daerah sebagai pemimpin pembangunan wilayahnya.
Usulan ini diungkapkan Anggota DPD-RI Gusti Farid Hasan Aman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Saya minta konkret, Kepala Ban Otorita yang dipilih presiden ini orang kalimantan. Kepala otoritanya orang kalimantan," ungkap Farid dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1/2021).
Permintaan lain, jajaran pejabat negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri koordinator untuk tinggal beberapa waktu di Kalimantan.
Tujuannya agar mengetahui kondisi Kalimantan sehingga menepis polemik Kalimantan sebagai tempat buang jin anak.
"Tinggallah sebulan atau dua bulan di Kalimantan, jangan tunggu bangunan baru jadi baru pindah.
Terkait pendanaan pembangunan IKN Nusantara, Farid mengusulkan pemerintah memberikan penjelasan yang tegas. Bila menggunakan pembiayaan persentasenya berapa banyak.
"Banyak hal yang abu-abu di IKN ini," kata dia.
Bila perlu, kata dia, anggaran pembangunan IKN masuk dalam APBN. Ditetapkan selayaknya pemerintah mengalokasikan persentase dana pendidikan dan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran pendanaan APBN ditengah masyarakat.
"Saya usulkan blocking saja di UU APBN seperti dana pendidikan dan kesehatan. Jadi sudah jelas 5 persen APBN ini untuk IKN," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Ibu Kota Negara Baru akan Punya Tol Bawah Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana membangun tol bawah air di ibu kota negara baru atau Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bahkan nantinya terowongan atau tol bawah air itu akan dikoneksikan dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
"Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menginginkan bahwa teknologi yang kita pakai itu adalah teknologi yang terbaik, termasuk salah satunya adalah pemanfaatan terowongan penyeberangan bawah air atau submersible crossing," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit melansir Antara, di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Kepala BPJT itu menjelaskan lokasi terowongan penyeberangan bawah air yang akan tersambung dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
Kementerian PUPR sedang menyiapkan perencanaan teknis terincinya atau Detail Engineering Design (DED).
"Nanti akan ada satu tempat di mana akan tersambung ke IKN dan di situlah nanti pada saat akan menyeberang sungai, maka akan menggunakan terowongan penyeberangan bawah air," jelas dia.
Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa rencana pembangunan tol bawah air tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan area lindung di sekitar IKN.
"Jadi kita tidak mau area lindung itu dirusak, kemudian juga terdapat area rawa di sekitarnya. Sehingga akses konektivitas jalannya melalui tol bawah air," kata Endra.
Sebelumnya Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Menurut Danis, infrastruktur sumber daya air menjadi infrastruktur dasar yang disiapkan untuk pembangunan IKN.
Pembangunan Infrastruktur sumber daya air di IKN ini tentu saja memprioritaskan dua hal yakni bagaimana menyiapkan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase kawasan. Sedangkan prioritas keduanya memastikan bagaimana sumber air baku untuk IKN bisa terpenuhi secara bertahap.
Sedangkan berbicara terkait konektivitas, suatu area development harus dihubungkan dengan tempat-tempat yang lain maka dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, tentu saja infrastruktur jalan ini yang paling memudahkan konektivitas menuju IKN.
Selain itu, pembangunan Ibu Kota Negara sendiri fokus kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, dimana akan disiapkan land development terlebih dahulu yang nanti didukung oleh utilitas, drainase lingkungan dan sebagainya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement
