Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia masih berjuang pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, terutama di tengah penyebaran varian Omicron. Dalam pemulihan ini, pemerintah tak ingin terjebak dalam supremasi China dan India.
Luhut pun menjabarkan, ekonomi Indonesia harus menghadapi banyak tantangan. Pertama sudah jelas mengenai penyebaran Omicron, kemudian juga tantangan tappering off yang saat ini dijalankan oleh Bank Sentral AS.
Selain itu permasalahan gagal bayar di sektor properti China. Terberat adalah ancaman perubahan iklim.
"Kita tidak bisa menghindari ketidakpastian itu, kita hanya dapat menyiapkan ketahanan Indonesia," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Indonesia Economic Outlook yang digelar Hipmi, Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Pemulihan ekonomi dan transformasi dilakukan berdampingan dengan mempertimbangkan tantangan global yang makin besar. Di sektor kesehatan, Covid-19 telah memperlihatkan pentingnya sistem kesehatan nasional dikarenakan kurangnya kapasitas RS, produksi farmasi, alkes, dan tenaga kesehatan.
"Sangat penting pemerintah fokus investasi di sektor kesehatan. Banyak negara juga fokus pada hal yang sama, karena mereka tidak mau terjebak dalam supremasi RRT dan India sebagai pusat produksi farmasi," jelasnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Hilirisasi
Di sektor komoditas, pemerintah fokus untuk menerapkan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah. Sejauh ini hilirisasi dilakukan di kelapa sawit untuk B30, bijih nikel yang diproses menjadi besi baja, dan pengolahan nikel.
"Ini akan sejalan dengan perkembangan mobil listrik yang menggunakan nikel sebagai katoda baterai mobil listrik," kata Menko Luhut.
Hilirisasi dilakukan di produk lain seperti alumunium dan petrokimia. Pada Desember 2021 telah dilakukan groundbreaking kawasan industri di Kaltara, dan ini diminati investor. Area luas dan sungai yang dapat menjadi sumber hidropower, dengan listrik hidropower akan menjadi produk rendah emisi.
"Untuk menghadapi perubahan iklim, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 98/2021 mengenai Nilai Ekonomi Karbon. Ke depan pemerintah akan mengatur lebih dalam, sehingga pasar karbon bisa dapat terbentuk dan dapat mencapai emisi karbon sesuai dengan target emisi," tandasnya.
Reporter: Anggun P Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
