Liputan6.com, Jakarta Realisasi pendanaan lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada Program Prioritas Nasional (PSN) mencapai Rp 22,86 triliun pada 2021. Angka tersebut tumbuh 14,54 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 19,95 triliun.
Ternyata, pencapaian pada tahun 2021 merupakan rekor tertinggi LMAN sejak 2016. Ini memecahkan rekor realisasi tertinggi pada 2018 yang mencapai Rp 21 triliun.
Advertisement
Artinya, capaian ini menunjukkan kinerja LMAN tetap optimal meskipun masih ada pandemi. "Dari Januari sampai 31 Desember 2021, LMAN telah salurkan pembayaran lahan untuk PSN sejumlah Rp 22,86 triliun," kata Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi dalam Taklimat Media LMAN di Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Adapun dari realisasi pendanaan, sektor pembangunan jalan tol masih mendominasi pembayaran lahan sebesar Rp 17,87 triliun. Disusul pembebasan lahan untuk proyek bendungan Rp 3,54 triliun.
Pembebasan lahan untuk proyek kereta api mencapai Rp 945 miliar. Kemudian pelabuhan sebesar Rp 62 miliar dan untuk irigasi sebesar Rp 343 miliar. Sedangkan sisanya untuk air baku sebesar Rp 9 miliar dan KSPN sebesar Rp 85 miliar.
Basuki mengatakan pada pembayaran lahan untuk proyek jalan tol tahun 2021 ada yang langsung dibayarkan kepada masyarakat sebagai pemilik lahan yakni 11 persen.
Sedangkan sisanya dengan skema dana talangan yang dilakukan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
"Sehingga beban BPJT untuk menalangi pembayaran lahan menjadi lebih berkurang," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah Gelontorkan Investasi Rp 142,5 Triliun Sepanjang 2021
Realisasi sementara pembiayaan investasi pemerintah tahun 2021 sebesar Rp 142,5 triliun. Pembiayaan ini diberikan terbesar untuk perusahaan BUMN sebanyak Rp 71,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 31,3 triliun. Besarnya investasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan deviden yang sebanding.
"Dengan besarnya pemberian investasi pemerintah tersebut, kami harapkan dividen BUMN yang diberikan bisa kembali meningkat lagi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1).
Dia menjelaskan, investasi diberikan ke perusahaan BUMN sebagai bentuk penugasan khusus dari pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Lalu mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN.
Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi pemerintah juga diberikan kepada lembaga atau badan lainnya sebesar Rp 21 triliun. Tujuannya sebagai modalitas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan lembaga Bank Tanah.
Kemudian investasi juga diberikan kepada Badan Layanan Umum (BLL) sebesar Rp 64 triliun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi, UMKM, usaha ultra mikro, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah juga memberikan investasi kepada organisasi atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) senilai Rp 900 miliar. Dana tersebut diberikan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam organisasi LKI.
Advertisement
