Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menekankan Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh dalam memilih Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus menerima siapapun yang nantinya dipilih oleh memimpin IKN baru di Kalimantan Timur.
Advertisement
"Presiden yang punya kewenangan memilih, menetapkan. Kan begitu perintah UU. Tidak boleh tidak (terima), harus terima. Kecuali dia punya kewenangan. Kan Kewenangan mutlak ada pada presiden," jelas Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Adapun Jokowi memilih waktu dua bulan untuk menentukan sosok Kepala Otorita IKN. Kriteria Kepala Otorita IKN yang diingingkan Jokowi yakni, kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek.
Namun, Ngabalin meminta masyarakat tak mempeributkan apabila Kepala IKN baru nantinya hanya masuk salah satu dari kritetria Jokowi atau bahkan tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan.
Misalnya, apabila Jokowi memilih mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Kepala Otorita IKN.
"Sebutlah beliau memilih Ahok. Kenapa mesti ada orang yang resah, gelisah, terganggu kalau presiden memilih Ahok. Kan tidak rasional itu. Kalau nanti Presiden memilih Ahok kemudian kenapa orang pada gemes, pada gatel badannya. Kan lucu," katanya.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi akan membentuk tim kecil untuk memberikan masukan terkait calon Kepala Otorita IKN. Untuk itu, Ngabalin menyebut masyarakat tidak perlu khawatir dengan siapapun yang dipilih Jokowi.
"Bahwa nanti presiden punya hak prerogatif ya, begitu menurut ketentuan UU. Kan jadi tidak hal yang perlu dikhawatirkan," ucap Ngabalin.
Dua Calon Kriteria Kepala Otorita IKN
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan dua kriteria pada calon Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru. Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.
"Kalau saya pinginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.
Dari nama-nama itu ada beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek. Mulai dari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga, Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Advertisement
