Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) berhasil memangkas jumlah utang menjadi Rp 430 triliun. Jumlah utang PLN tersebut turun jika dibanding akhir 2021 yang mencapai Rp 450 triliun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menceritakan, PLN telah bekerja keras selama tahun lalu agar bisa mengurangi nilai utang.
"Jadi di sini walaupun kondisi Covid-19 kami mengelola utang dengan baik, sehingga interest bearing debt kami di awal tahun ini turun dari Rp 450 triliun jadi sekitar Rp 430 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Kendati begitu, Menteri BUMN Erick Thohir tetap meminta agar PLN mengurangi belanja modal atau capital expenditure (capex) pada 2022.
Darmawan mengatakan, PLN melalui anak usaha PT Indonesia Power (IP) tengah mengembangkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) baru, sehingga membutuhkan modal besar.
Namun, ia memastikan PLN akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik dari sisi kebijakan, teknis, bisnis, hingga operasional, guna memastikan keberlanjutan bisnis dari program tersebut.
"Arahan dari Kementerian BUMN, bahwa selanjutnya capex kami bisa diturunkan. Tetapi di tengah RUPTL yang baru menekankan pengembangan IP. Tentu saja kami menekankan PLN berkolaborasi," papar Darmawan.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Bentuk Subholding, Erick Thohir Minta PLN Tidak Utang Melulu
Kementerian BUMN tengah fokus dalam proses transformasi di tubuh PT PLN (Persero). Paling baru, pemegang saham perusahaan listrik tanah air itu akan membentuk subholding di PLN.
Diketahui, akan ada Subholding PLN Pembangkit, Ritel dan Bisnis lainnya di luar bisnis kelistrikan yang saat ini digeluti. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir punya misi agar subholding ini nantinya tak membebani keuangan negara atau mengambil skema utang.
Setelah melakukan sejumlah benchmarking atau mengaca ke sejumlah negara yang memiliki pengalaman serupa, Menteri Erick memutuskan untuk men-spinoff PLN. Kemudian, subholding ini akan bekerja mendorong transisi secara besar-besaran ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Tetapi konteksnya bagaimana juga PLN punya hutang Rp 500 triliun (kini Rp 460 triliun), kan tidak bisa juga nambah utang lagi. Makanya subholding ini harus tadi mencari pendanaan lain apakah yang namanya corporate action,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (19/1/2022).
Namun, ia juga menegaskan, aksi korporasi yang diminta dilakukan itu tak serta merta berarti menjual aset negara. Ia mengaca pada aksi korporasi yang pernah dilakukan sebelumnya di tubuh BRI, PNM, dan Pegadaian.
“Itu tak ada istilahnya sebuah institusi atau sebuah kekuatan asing mengambil, tapi disitu adalah market optimis bagaimana indonesia berpihak pada UMKM, dan jadi future nasabah BRI. Rights issue sebesar itu, menjadi terbesar di Asia Tenggara, terbesar ketujuh di Asia,” terangnya.
Dengan begitu, Menteri Erick Thohir membuka kemungkinan strategi serupa dilakukan di tubuh PLN saat ini. “Karena tidak mungkin kita minta utang lagi, minta utang terus. Corporate action kita pikirkan salah satunya,” kata dia.
Advertisement
